MATA INDONESIA, JAKARTA – Sinergitas lintas kementerian serta pelibatan masyarakat asli bisa menjadi solusi supaya pembangunan Papua bisa berjalan optimal. Diretur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan apabila tidak ada kerja sama yang baik dalam membangun Papua, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
“Makanya membangun Papua harus sinergi, tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup berjalan sendiri, itu tidak bisa, tidak bisa Kementerian Kehutanan berjalan sendiri, semua harus sama-sama,” kata Akmal Malik dalam Simposium Nasional bertajuk ‘Dialog Papua: Refleksi, Visi dan Aksi’ di Kanal Youtube HUMAS SIL dan SKSG UI, Rabu 26 Mei 2021.
Ia juga mengatakan bahwa perwujudan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Makanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 itu adalah hasil yang bagus,” kata Akmal Malik.
Adapun penerbitan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini juga sudah menuai reaksi positif dari masyarakat Papua. Salah satunya akademisi dari Universitas Cendrawasih Yane Ansanay menyatakan bahwa Inpres tersebut sudah baik namun masih memerlukan kajian yang lebih mendalam agar sektor pendidikan bisa tersentuh.
Ia juga berharap supaya Inpres ini bisa mendorong pembukaan program studi yang erat kaitannya dengan perikanan dan pertanian.
“Hasil hutan di Papua ini harus melalui kajian akademis. Mungkin perlu pendampingan dengan Perpres yang lebih spesifik,” kata Yane.
