Di era digital, tantangan bagi penyelenggaraan pemilu semakin kompleks. Informasi dapat tersebar dengan cepat, baik yang benar maupun yang salah. Media memiliki peran penting dalam memerangi hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Kerjasama antara Bawaslu dan media dalam mengidentifikasi dan menangkal hoaks sangatlah penting.
Bawaslu Sulsel, menggelar acara Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Cafe Plazgozz, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Acara ini dihadiri oleh Sub Koordinator Bagian Humas & Media Massa Bawaslu RI, Ahmad Ali Imron, dan Kepala Divisi Data dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah.
Menurut Imron, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin sinergitas dengan wartawan yang bekerja di wilayah Kota Makassar dan Sulsel pada umumnya. Hal ini untuk memastikan pemberitaan yang relevan, valid, dan bersumber dari narasumber yang kredibel. Tugas untuk mendidik masyarakat bukan hanya tugas Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara, tapi semua unsur, khususnya insan pers.
Bawaslu, sebagai badan pengawas pemilu, memiliki tugas berat untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama proses pemilu. Dengan kerjasama yang baik dengan media, Bawaslu dapat mengidentifikasi dan menindak pelanggaran dengan lebih efektif. Media dapat melaporkan pelanggaran yang mereka temukan di lapangan, memberikan tekanan publik kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan.
Sementara itu, Alamsyah menjelaskan ada empat titik rawan dalam pengidentifikasian proses atau tahapan Pilkada serentak 2024. Titik rawan tersebut adalah pencegahan money politik, pencegahan netralitas ASN, TNI, dan Polri, pencegahan politisasi SARA, serta pencegahan kampanye negatif. Menurut Alamsyah, Sulsel selalu masuk dalam kategori zona merah, yang berarti tingkat kerawanan pemilihan terbilang sangat tinggi.
Money politik adalah salah satu tantangan terbesar dalam setiap pemilu. Praktik ini merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam konsolidasi ini, Bawaslu menekankan pentingnya pencegahan money politik dan meminta media untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi money politik.
Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dapat memicu konflik sosial dan mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu, pencegahan politisasi SARA menjadi salah satu fokus utama dalam pengawasan pemilu. Media diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu SARA yang digunakan sebagai alat politik.
Kampanye negatif atau black campaign adalah strategi yang digunakan oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan lawan politik dengan menyebarkan informasi palsu atau memutarbalikkan fakta. Bawaslu dan media harus bekerjasama untuk memastikan bahwa kampanye pemilu berjalan secara sehat dan fair, tanpa adanya kampanye negatif.
Dalam sebuah diskusi yang menghadirkan unsur jurnalis, juga turut disepakati pentingnya kerja sama media untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu. Mereka yang didaulat menjadi narasumber yakni Yakub Prayatama dari Media Indonesia dan Didit Haryadi, Ketua AJI Makassar dan juga wartawan Tempo.
Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Media tidak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai pengawas independen yang membantu memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi yang akurat dan objektif dari media dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Salah satu tujuan dari konsolidasi media ini adalah untuk meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Media memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menyampaikan informasi yang mudah dipahami. Dengan informasi yang tepat, masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam pemilu.
Pengalaman Sulsel yang selalu dikategorikan sebagai zona merah namun tetap mampu menjaga keamanan dan kedamaian pemilu menunjukkan pentingnya sinergitas antara semua pihak, termasuk media. Dengan sinergitas yang baik, berbagai tantangan dan ancaman terhadap pemilu dapat diatasi dengan lebih efektif.
Kerjasama antara Bawaslu dan media tidak hanya bertujuan untuk mengawasi tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pemilu. Dengan pemberitaan yang edukatif dan konstruktif, media dapat membantu menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis. Selain media, Bawaslu juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan lembaga lainnya. Hanya dengan kerjasama yang baik, pemilu yang bersih, jujur, dan adil dapat terwujud.
Sinergitas antara Bawaslu dan media merupakan salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Dengan kerjasama yang baik, berbagai tantangan seperti money politik, netralitas aparatur negara, politisasi SARA, dan kampanye negatif dapat diatasi. Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan mengawasi proses pemilu sehingga pemilu dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.
Penguatan kolaborasi ini perlu terus ditingkatkan agar setiap tahap pemilu tidak hanya berlangsung sesuai dengan aturan, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya, di mana keterbukaan informasi dan integritas menjadi landasan utama. Dengan demikian, diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak, terutama media, dapat mendorong terciptanya pemilu yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
