Sinergi Pemerintah dan Industri Percepat Hilirisasi dan Ciptakan SDM Unggul

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta — Hilirisasi kembali mendapat dorongan kuat melalui kerja sama strategis antara Himpunan Kawasan Industri (HKI), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menyebut langkah ini sebagai wujud nyata Astacita dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional, keberlanjutan, dan percepatan inovasi teknologi.

“HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi,” ujarnya.

Kerja sama ini mencakup penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi, serta penciptaan SDM unggul melalui penguatan ekosistem kawasan industri. Ma’ruf optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan bisa tercapai bila perizinan investasi dipercepat.

“HKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui kawasan industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menegaskan bahwa hilirisasi tidak sebatas industri berat atau larangan ekspor bahan mentah.

“Hilirisasi adalah tentang nilai tambah, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan arah masa depan bangsa,” jelasnya.

Sona menegaskan, membangun pabrik saja tidak cukup sehingga partisipasi aktif anak bangsa dalam rantai pasok sedang terus digenjot.

“Investasi yang kita kejar bukan yang cepat, tapi yang tumbuh bersama ekosistem lokal. Pemerintah hari ini memiliki peran ganda: menarik investasi masuk, sekaligus memastikan bahwa investasi tersebut berdampak nyata bagi pembangunan nasional,” tegasnya.

Sona mencatat bahwa bahasa investor dan bahasa pemerintah sering berbeda.

“Dan tugas generasi muda di birokrasi seperti saya adalah menjembatani keduanya. Kita perlu mindset baru dalam membangun hubungan dengan investor: bukan sekadar jual proyek, tapi tumbuhkan kepercayaan jangka panjang,” tambahnya.

Ia menegaskan, hilirisasi harus merambah sektor digital, pertanian, farmasi, hingga kreatif.

“Itulah hilirisasi yang berkelanjutan. Kita butuh kolaborasi lintas sektor, keberanian membangun, dan konsistensi menjaga arah,” pungkasnya.

Pihaknya meyakini Indonesia bukan kekurangan sumber daya melainkan kebutuhkan kemauan untuk mengelola, keberanian untuk membangun, dan konsistensi untuk menjaga arah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini