Sikap Tegas Iran Setelah Mendapat Sanksi Tambahan dari AS

Baca Juga

MATAINDONESIA, TEHERAN – Hubungan Amerika Serikat dan Iran sepertinya tak menemui titik reda. Terbaru, AS menjatuhkan sanksi tambahan untuk Iran, menyusul insiden penembakan drone milik AS yang secara ilegal memasuki wilayah Iran, pekan lalu.

Kali ini sanksi tidak menyasar tentang nuklir dan sektor ekonomi Iran. AS memberi sanksi khusus kepada pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Ayatullah Ali Khamenei dan delapan orang pemimpin senior Pasukan Garda Revolusi Iran, komandan angakatan udara, angkatan darat dan lima pemimpin distrik angkatan laut.

Iran pun merespons tegas sanksi baru itu. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi berkata sanksi itu menunjukkan watak asli Presiden Donald Trump yang tak memedulikam situasi internasional yang seharunsy dibangun dengan kedamaian.

“Sanksi itu tidak berguna bagi pemimpin tertinggi kami. AS adalah pemerintahan yang putus asa,” kata Mousavi, Senin 24 Juni 2019.

Menurut Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, sanksi terhadap Khamenei berupa pemblokiran akses terhadap aset-asetnya yang bernilai miliaran dolar. Mnuchin pun menyebut Trump telah menginstruksikan agar Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif turut dijatuhi sanksi akhir pekan ini.

Sanksi itu dianggap sebagai ganti tidak jadinya Trump menginstruksikan pasukan militernya untuk menyerang Iran setelah drone ditembak. Trump sempat marah dan mengklaim drone itu tidak memasuki wilayah udara Iran.

Baru-baru ini juga Trump dan koloninya melancarkan serangan siber terhadap sistem kontrol rudal milik Iran. Namun, Iran menyatakan upaya AS itu dipastikan gagal total.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini