MATA INDONESIA, KABUL – Taliban membujuk mantan anggota pasukan Afghanistan untuk berintegrasi dengan mereka. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid.
“Pasukan Afghanistan yang dilatih dalam 20 tahun terakhir akan diminta untuk bergabung kembali dengan departemen keamanan bersama anggota Taliban,” kata juru bicara Zabihullah Mujahid pada konferensi pers di ibukota Kabul, melansir NDTV, Selasa, 7 September 2021.
Mujahid menambahkan bahwa setiap pemberontakan terhadap kekuasaan mereka akan “dihantam keras.” Ia juga menegaskan siapa pun dan kelompok mana pun yang mencoba melawan otomatis merupakan musuh Taliban.
“Imarah Islam sangat sensitif tentang pemberontakan. Siapa pun yang mencoba memulai pemberontakan akan dipukul dengan keras. Kami tidak akan membiarkan yang lain,” kata Mujahid.
“Siapa pun yang mengangkat senjata dan memulai perlawanan lain, tanpa keraguan, akan menjadi musuh kami. Perang telah berakhir, negara ini keluar dari krisis. Sekarang saatnya untuk perdamaian dan rekonstruksi. Kami membutuhkan orang-orang untuk mendukung kami,” tuturnya.
Meski telah tiga pekan merebut kekuasaan, Taliban belum juga secara resmi mengumumkan pemerintahan. Mujahid mengatakan pemerintah Taliban akan segera mengumumkan pemerintahan baru setelah segala masalah rampung.
“Keputusan akhir telah diambil, kami sekarang sedang mengerjakan masalah teknis. Kami akan mengumumkan pemerintahan baru segera setelah masalah teknis diselesaikan,” sambungnya.
Masalah utama bagi Taliban adalah pembukaan kembali bandara di Kabul, yang merupakan lokasi rencana evakuasi besar-besaran pimpinan Amerika Serikat yang berakhir pada 31 Agustus 2021.
Qatar telah bekerja dengan Taliban untuk membuat bandara kembali beroperasi, dan Mujahid mengatakan upaya serius sedang dilakukan untuk memulihkan operasi.
“Tim teknis dari Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab bekerja keras untuk memperbaiki peralatan,” katanya, seraya menambahkan penerbangan internasional akan segera dilanjutkan.
Sejak berkuasa bulan lalu, Taliban telah mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional, dengan banyak yang khawatir pemerintah Taliban akan berkuasa seperti saat pertama kali mereka memimpin, yakni tahun 1996 hingga 2001.
“Afghanistan memiliki hak untuk diakui. Masyarakat internasional harus membuka kedutaan mereka di Kabul,” katanya.