Sepekan Bom Paskah, Sri Lanka Larang Penggunaan Cadar

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemerintah Sri Lanka masih berduka atas teror bom beruntun yang menyasar sejumlah gereja dan hotel di Hari Paskah pada Minggu 21 April 2019 lalu, dengan korban tewas mencapai 253 orang.

Merespon teror tersebut, Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mengumumkan secara resmi pelarangan menggunakan penutup wajah atau cadar bagi siapapun.

Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Ahad (28/4) mengumumkan sebuah larangan penutup wajah atau cadar. Larangan ini dibuat sepekan setelah teror bom bunuh diri yang menewaskan 253 orang.

“Berlaku mulai Senin 29 April 2019,” ujar Sirisena dalam sebuah pernyataan resmi yang diterbitkan kantor kepresidenan, Minggu 28 April 2019.

Kebijakan tersebut menurut Sirisena adalah bentuk siap siaganya Sri Lanka untuk memberi jaminan keamanan nasional. Cadar dianggap sebagai upaya mengaburkan wajah agar identifikasi terduga teroris menjadi sulit.

Tapi, Sirisena membuat keputusan tersebut bukan tanpa dukungan Muslim. Sebelumnya ulama-ulama Sri Lanka sudah mendesak warga yang beragama Islam agar tidak menutup wajah di tengah memanasnya situasi antara militer negara dengan kelompok teroris ISIS.

Berita Terbaru

Relaksasi SLIK dan Perluasan Akses Rumah Subsidi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*Relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu langkahstrategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, khususnya rumah subsidi. Kebijakan ini hadir di tengah kebutuhan hunian yang terusmeningkat, sementara sebagian masyarakat masih terkendala oleh catatan kredityang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan finansial mereka saat ini.Dalam konteks tersebut, relaksasi SLIK tidak hanya dilihat sebagai kebijakan teknisdi sektor keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mendorong inklusiperumahan. Akses terhadap rumah layak menjadi bagian dari upaya pemerataankesejahteraan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang adaptif dan responsif.Kebijakan terbaru memungkinkan masyarakat dengan tunggakan kredit di bawah Rp1 juta tetap dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Langkah ini memberikan ruang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya terhambat oleh catatan kredit minor untuk tetap memiliki kesempatanmemperoleh hunian.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riilmasyarakat. Ia menilai bahwa banyak calon debitur sebenarnya memilikikemampuan membayar, tetapi terkendala oleh catatan administratif yang relatif kecil.Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penilaian kelayakankredit, dari yang semata-mata berbasis riwayat menjadi lebih mempertimbangkankondisi aktual. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi membuka akses yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menegaskan pentingnyamanajemen risiko dalam implementasi kebijakan ini. Relaksasi yang diberikan bukanberarti menghilangkan prinsip selektivitas, melainkan memberikan fleksibilitas dalambatas yang terukur.Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwarelaksasi ini tetap mempertimbangkan kualitas kredit secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut dirancang agar tetap menjaga stabilitassektor keuangan sekaligus mendorong inklusi pembiayaan.Dengan kata lain, kebijakan ini mencoba menyeimbangkan antara perluasan aksesdan mitigasi risiko. Hal ini penting agar peningkatan penyaluran KPR subsidi tidakmenimbulkan potensi kredit bermasalah di kemudian hari.Dari perspektif industri, kebijakan ini disambut positif oleh para pengembangproperti. Relaksasi SLIK dinilai dapat meningkatkan daya serap pasar, khususnya di segmen rumah subsidi yang selama ini menghadapi kendala akses pembiayaan.Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI),...
- Advertisement -

Baca berita yang ini