Sektor Migas Indonesia Berpotensi Pikat Investasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Indonesia masih memiliki peluang investasi yang sangat besar pada kegiatan hulu migas. Pasalnya, terdapat 128 basin yang sangat potensial untuk dieksplorasi. Hal itu dikatakan Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno.

Menurutnya, sebanyak 20 basin diantaranya sudah beroperasi, 19 sudah dibor dan ditemukan hidrokarbon, serta 68 basin masih belum dibor.

“Jadi parameter investasinya terutama actractive plant-nya masih oke, Inilah tantangan industri migas ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan banyaknya basin yang belum digarap memerlukan usaha sangat besar untuk mengkonversi sumber daya jadi cadangan.

“Ini sangat menantang sekali migas Indonesia dari barat ke timur dari offshore maupun onshore. Ada basin yang sudah dibor dan ditemukan hidrokarbon tapi belum dikomersialkan, ada undevelope discovery yang harus kita kerjakansamakan bersama investor dan pemerintah,” katanya.

Julius memprediksi industri migas akan terus tumbuh hingga 2030 -2050. Sehingga diharapkan kegiatan produksi dan pasokan juga mengalami kenaikan, meski diperkirakan gas mengalami produksi yang lebih tinggi sebagai alternatif energi transisi.

Sementara itu, Ali Nasir dari Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai, tingginya harga minyak dunia saat ini membawa dampak positif bagi Indonesia karena akan menarik investasi di industri hulu migas.

“Namun ada tidak bagusnya juga kerena akan menimbulkan gap yang besar antara produksi dan konsumsi. Tercatat kita harus impor 700 ribu barel perhari untuk menutup kebutuhan energi tanah air yang tentunya akan menguras cadangan devisa kita,” ujar Ali Nasir.

Menurutnya, tantangan industri migas kedepan akan semakin besar karena kurang atraktifnya pemerintah, mulai beralihnya investasi migas ke industri terbarukan atau renewable energy dan semakin ketatnya perbankan dalam memberikan pinjaman untuk kegiatan industri hulu migas.

Lebih lanjut ia memaparkan, ada tiga kriteria dalam investasi dalam industri hulu migas diantaranya prospecivity, fiscal term dan legal stability.

“Prospecivity atau geologi adalah given dari tuhan, kita tidak bisa berbuat banyak, tapi kita bisa memaksimalkan fiscal term dan legal stability karena merupakan buatan manusia yaitu DPR dan pemerintah,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Efisiensi MBG Tanpa Mengurangi Kualitas Gizi Penerima Manfaat

Oleh : Andika PratamaProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahdalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakangenerasi produktif yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkahpemerintah melakukan efisiensi anggaran MBG perlu dipahami sebagai upaya memperkuatkeberlanjutan program, bukan sebagai bentuk pengurangan komitmen terhadap kualitas layanangizi bagi masyarakat.Belakangan, pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola dan anggaran MBG. Kebijakantersebut diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun. Efisiensitersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari moratorium pendirian SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penataan insentif operasional, hingga penyempurnaansasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa efisiensidilakukan melalui perbaikan tata kelola program sehingga anggaran negara dapat digunakansecara lebih optimal. Menurutnya, fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada wilayahtertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkanintervensi gizi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mengurangiesensi program MBG, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompokyang memiliki tingkat kerentanan tertinggi.Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas. Sebaliknya, efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaranmemberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Selama ini, tantangan utama dalam program-program berskala nasional bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas distribusidan ketepatan sasaran. Fokus baru MBG yang mengutamakan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dinimerupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kebutuhan kesehatanmasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut merupakan fase kritis dalam pembangunan kualitassumber daya manusia. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan usia dini dapat menimbulkandampak jangka panjang, termasuk stunting, gangguan perkembangan kognitif, hingga penurunanproduktivitas pada masa dewasa. Dengan mengarahkan intervensi kepada kelompok yang paling rentan, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat program dapat menghasilkan dampakkesehatan yang lebih besar.Langkah efisiensi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitasfiskal. Dalam situasi kebutuhan pembangunan yang semakin beragam, setiap program harusmampu menunjukkan efektivitas penggunaan anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan bukanlah bentuk pemotongan sepihakterhadap program MBG, melainkan berasal dari inisiatif internal Badan Gizi Nasional yang melihat adanya ruang optimalisasi dalam pelaksanaan program. Pernyataan tersebut pentingkarena menunjukkan bahwa efisiensi lahir dari proses evaluasi teknis yang dilakukan olehpelaksana program sendiri.Lebih jauh, efisiensi yang dilakukan dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah untukmemperluas jangkauan manfaat program pada masa mendatang. Dana yang berhasil dihematdapat dialokasikan untuk memperkuat kualitas bahan pangan, meningkatkan pengawasandistribusi, memperluas cakupan layanan di daerah terpencil, maupun mendukung program pembangunan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraanmasyarakat..Penataan jumlah SPPG juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitasprogram. Dengan jumlah titik pelayanan yang telah melampaui target awal, pemerintah perlumemastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada beroperasi secara optimal dan mampu memenuhistandar pelayanan yang ditetapkan. Pendekatan ini akan membantu menghindari pemborosansumber daya sekaligus memperkuat kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.Di sisi lain, masyarakat perlu melihat kebijakan efisiensi ini secara objektif dan proporsional. Keberhasilan suatu program sosial tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat sasaran. Apabiladengan anggaran yang lebih efisien pemerintah mampu menjangkau kelompok rentan secaralebih tepat, menjaga kualitas makanan bergizi, serta meningkatkan efektivitas distribusi, makatujuan utama program tetap dapat tercapai bahkan dengan hasil yang lebih optimal.Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga keberlangsungan MBG, tetapi jugamemastikan kualitas gizi yang diberikan tetap memenuhi standar kesehatan yang telahditetapkan. Transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, keterlibatanpemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap program ini. Evaluasi berkala juga perlu terus dilakukan agar setiapkebijakan penyesuaian dapat didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan.Pada akhirnya, efisiensi MBG harus dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintahmembangun program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Dengan tatakelola yang semakin baik, fokus pada kelompok rentan, serta komitmen menjaga kualitas gizipenerima manfaat, program MBG dapat terus menjadi instrumen penting dalam mencetakgenerasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Efisiensi yang dilakukan bukanlah penguranganmanfaat, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakanbenar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan masa depan bangsa.*Penulis adalah Pengamat Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini