Sebut Covid19 Jadi Senjata Jokowi Langgengkan Jabatan, Polri Diminta Turun Tangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), Rudi S. Kamri mendesak aparat keamanan terutama Polri untuk memroses hukum Guru Besar ITS, Prof. Daniel Mohammad Rosyid.

Akademisi itu, sebelumnya telah menyebarkan provokasi tanpa data hanya sekadar asumsi bahwa pandemi Covid19 yang ada di Indonesia merupakan senjata pembunuh massal (weapon of mass deception) yang diciptakan dan digunakan Presiden untuk melanggengkan jabatannya.

Pernyataan guru besar itu dimuat beberapa laman berita dan sudah tersebar sejak Mei 2021. Laman berita yang menayangkan penyataan itu antara lain suaranasional.com dan keuangannews.id dengan tanggal tayang 30 Mei 2021.

“Aparat harus bertindak tegas terhadap pernyataan itu,” ujar Rudi.

Bukan hanya Polri, Ditjen Perguruan Tinggi pada Kemendikbudristek harus bisa membina lelaki tesebut.

Guru Besar ITS yang pernah menolak pembubaran HTI itu secara gegabah membangun narasi provokatif dan menuduh rezim Presiden Jokowi menggunakan virus Covid19 sebagai Senjata Pembun*h massal (Weapon of Mass Deception).

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini