Sebut 30 Orang Masih Hilang Pasca Kerusuhan 22 Mei, Fadli Zon Sehat?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Sebanyak 30 orang masih hilang hingga saat ini pasca kerusuhan yang terjadi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan wilayah Jakarta lainnya pada 22 Mei lalu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Menurutnya, informasi itu diperoleh dari Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) dan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).

“Beberapa hari setelah kejadian ada 87 orang hilang, sekarang sekitar 30 orang menurut infomasi teman-teman ini masih hilang,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat 21 Juni 2019.

Ia berharap pihak-pihak yang merasa kehilangan anggota keluarganya pasca kerusuhan 22 Mei segera membuat laporan kepada pihaknya. Fadli mengatakan laporan tersebut penting agar pihaknya dapat menindaklanjutinya lebih jauh.

“Kami harapkan kepada mereka atau keluarga yang merasa masih belum menemukan anggota keluarganya atau hilang bisa juga ikut melaporkan, sehingga kami tahu betul apa yang terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan IKB UI dan GNKR Marwan Batubara meminta agar DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait kerusuhan 22 Mei.

“Membentuk Pansus DPR yang khusus menyelidiki dan membuka kepada publik, perihal pembantaian puluhan anak bangsa yang menjadi korban tragedi 22 Mei 2019,” katanya.

Selain membentuk Pansus, Marwan meminta agar DPR mendesak pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Menurut dia, kasus kerusuhan 22 Mei harus diusut tuntas secara objektif dan transparan.

Marwan menambahkan, TGPF terkait kerusuhan 22 Mei penting guna melakukan investigasi dan mengambil langkah-langkah hukum secara menyeluruh demi mendapatkan hasil-hasil penyelidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, sesuai hukum dan prinsip-prinsip HAM, serta dapat diterima publik.

Sebelumnya, pihak kepolisian memastikan bahwa empat dari sembilan korban saat kerusuhan di Jakarta pada 21 hingga 22 Mei 2019 tewas akibat peluru tajam.

Hasil itu didapat dari proses autopsi yang dilakukan di rumah sakit milik Polri.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini