Sasar Anak 6-11 Tahun, BIN Gelar Vaksinasi untuk 9 Wilayah di Jabar

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Badan Intelijen Negara (BIN) Jawa Barat terus melakukan percepatan vaksinasi. Secara perdana, Binda Jabar pun menggelar vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun pada Selasa, 14 Desember 2021.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia, vaksinasi yang menyasar pelajar tingkat SD. Kita sediakan 400 dosis vaksin Covid-19, untuk pelajar kelas 3, 4 dan 6 SD, dimana hari kita mengikuti Lounching untuk yang pertama kali vaksinasi umur 6 sd 11 tahun,” ujar Kepala BIN Daerah Jawa Barat Brigjen Deddy Agus Purwanto, dalam rilisnya.

Vaksinasi terhadap pelajar SD usia 6 hingga 11 tahun untuk di Jawa Barat sesuai surat Kemenkes Nomor: SR.01.02/4/3309/2021 baru diizinkan 9 Kabupaten dan Kota, yakni Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung Barat.

Untuk hari ini, Binda Jabar melakukan vaksinasi di SDN Sukatani 07 Sukatani 07 Depok, jalan Pekapuran, kelurahan Sukatani kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat dan SDN 01 Depok, Jl. Pemuda No. 76, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana pada kegiatan Vaksinasi yang digelar BIN Daerah Jawa Barat kali ini dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy dan Imam Budi Hartono (Wakil Wali Kota Depok).

Deddy menegaskan, vaksinasi yang menyasar pelajar SD bertujuan menghadapi pembelajaran tatap muka, dimana vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

“Sangat penting, dengan adanya vaksinasi maka tercipta herd immunity atau kekebalan komunal. Ini sebagai ihktiar kita melawan pandemi, apalagi pembelajaran tatap muka kini sudah mulai dilaksanakan,” katanya.

Dari vaksinasi terhadap pelajar usia 6 hingga 12 tahun di SDN Sukatani 07 Kota Depok, tercatat 363 siswa yang merupakan pelajar kelas 3, 4 dan 6. BIN baru melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 untuk kelas 3.

Sementara Kepala SDN 07 Kota Depok Siti Rohmah menyambut baik vaksinasi yang dilakukan BIN Jawa Barat yang menyasar siswa SD.

“Sangat apresiasi vaksinasi yang dilakukan BIN kepada murid SD 07 ini. Setidaknya kami tidak khawatir bila pembelajaran tatap muka dilakukan. Apalagi prokes 5M tetap kami terapkan,” ujarnya.

Kegiatan serupa juga dilakukan Binda Jabar di enam titik lainnya di Kota Depok Jawa Barat, dengan menyasar pelajar usia 6 hingga 11 tahun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini