Salurkan BLT BBM, Dinsosnakertrans Yogya Berkoordinasi dengan Kantor Pos

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya berkoordinasi dengan kantor pos setempat untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sedikitnya sebanyak 23.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Yogya masuk daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM.

“Harapannya, penyaluran dapat dilakukan tanpa menyulitkan warga untuk mengambilnya,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, Maryustion Tonang, Selasa 6 September 2022.

Pria yang akrab disapa Tion itu mengatakan, data KPM yang akan menerima bantuan merupakan data dari pemerintah pusat atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Penyaluran BLT BBM ini sebenarnya sudah diawali di Kelurahan Ngupasan pada 3 September 2022 lalu.

Pada tanggal itu, bantuan tersebut sudah diserahkan kepada 50 penerima secara “door to door.”

Maryustion berharap BLT BBM dapat didistribusikan per kelurahan untuk memudahkan warga mengaksesnya.

Setiap KPM akan menerima bantuan senilai Rp300 ribu untuk periode September dan bantuan periode kedua direncanakan disalurkan pada Desember sehingga total bantuan yang akan diterima oleh setiap KPM adalah Rp600 ribu.

Reporter: Mohamad Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini