Sah! Ibu Kota Baru RI di Kaltim, Ini yang Dibangun Pertama Kali

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA– Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa lokasi ibu kota baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil, Kamis 22 Agustus 2019 di Jakarta.

Untuk lokasi pastinya, kata dia, belum tahu di mana. Sofyan hanya bilang lahan seluas 3 ribu hektar telah disiapkan untuk pembangunan tahap pertama dengan luas keseluruhan 200-300 ribu hektare.

“Sehingga bisa bikin kota taman kota indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” katanya.

Ia mengatakan, setelah wilayah tanah dikunci alias fix, maka pemerintah akan langsung membangun kantor presiden Kantor Presiden, Kantor Menteri dan DPR.

Sebelumnya diketahui ada dua calon terakhir lokasi ibu kota, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nama Kaltim sendiri santer disebutkan dalam beberapa waktu terakhir menyisihkan Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan calon ibu kota negara harus berada di tengah-tengah. Lokasinya di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

“Kita cari lokasi di tengah, memang di air, di Selat Makassar. Antara Kalimantan dan Sulawesi nah kita harus mikir Kalimantan Timur atau Sulawesi Barat,” kata Bambang di kantor Bappenas.

 

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini