Sabar Ya, Kompensasi Pemadaman Listrik Baru Disalurkan Bulan Depan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kompensasi atau ganti rugi bagi korban pemadaman listrik massal yang terjadi beberapa hari lalu recananya baru akan diberikan pada bulan depan, September oleh PLN.

Disampaikan Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani, total kompensasi yang akan diberikan berjumlah Rp 839 miliar, yang menjangkau lebih 21,9 juta pelanggan korban pemadaman listrik di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan wilayah pulau Jawa lainnya.

Namun, kompensasi itu tidak berupa uang, melainkan potongan tagihan tarif penggunaan listrik sebesar 20 persen untuk pelanggan subsidi, dan potongan 35 persen untuk pelanggan non subsidi.

“Itu sudah diperhitungkan dan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017,” kata Inten di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Sedangkan untuk pelanggan listrik pra bayar, kompensasinya disalurkan melalui penambahan saldo setelah mengisi token listrik.

Sebagai informasi, untuk wilayah Jakarta total kompensasi yang harus dibayarkan PLN senilai Rp 311,78 miliar untuk pelanggan terdampak sebanyak 4,47 juta. Lalu di Jawa Barat kompensasi yang dibayar sebesar Rp 362,50 miliar dengan jumlah korban pemadaman listrik sebesar 14.287.910 pelanggan, dan Banten sebesar Rp 165,60 miliar dengan total korban pemadaman 3.221.850 pelanggan.

Jika dirinci berdasarkan jenis pelanggan, kompensasi terbesar dibayarkan ke pelanggan rumah tangga senilai Rp 346,92 miliar dengan jumlah 20.401.060 pelanggan. Kemudian pelanggan industri Rp 229,63 miliar untuk 28.043 pelanggan.

Selanjutnya, sektor bisnis Rp 214,99 miliar untuk 1.031.975 pelanggan, publik Rp 28,43 miliar untuk 118.365 pelanggan, sosial Rp 11,69 miliar untuk 389.690 pelanggan, layanan khusus Rp 6,43 miliar untuk 17.369 dan pelanggan traksi Rp 1,79 miliar untuk 61 pelanggan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini