Sabar Ya, Kompensasi Pemadaman Listrik Baru Disalurkan Bulan Depan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kompensasi atau ganti rugi bagi korban pemadaman listrik massal yang terjadi beberapa hari lalu recananya baru akan diberikan pada bulan depan, September oleh PLN.

Disampaikan Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani, total kompensasi yang akan diberikan berjumlah Rp 839 miliar, yang menjangkau lebih 21,9 juta pelanggan korban pemadaman listrik di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan wilayah pulau Jawa lainnya.

Namun, kompensasi itu tidak berupa uang, melainkan potongan tagihan tarif penggunaan listrik sebesar 20 persen untuk pelanggan subsidi, dan potongan 35 persen untuk pelanggan non subsidi.

“Itu sudah diperhitungkan dan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017,” kata Inten di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Sedangkan untuk pelanggan listrik pra bayar, kompensasinya disalurkan melalui penambahan saldo setelah mengisi token listrik.

Sebagai informasi, untuk wilayah Jakarta total kompensasi yang harus dibayarkan PLN senilai Rp 311,78 miliar untuk pelanggan terdampak sebanyak 4,47 juta. Lalu di Jawa Barat kompensasi yang dibayar sebesar Rp 362,50 miliar dengan jumlah korban pemadaman listrik sebesar 14.287.910 pelanggan, dan Banten sebesar Rp 165,60 miliar dengan total korban pemadaman 3.221.850 pelanggan.

Jika dirinci berdasarkan jenis pelanggan, kompensasi terbesar dibayarkan ke pelanggan rumah tangga senilai Rp 346,92 miliar dengan jumlah 20.401.060 pelanggan. Kemudian pelanggan industri Rp 229,63 miliar untuk 28.043 pelanggan.

Selanjutnya, sektor bisnis Rp 214,99 miliar untuk 1.031.975 pelanggan, publik Rp 28,43 miliar untuk 118.365 pelanggan, sosial Rp 11,69 miliar untuk 389.690 pelanggan, layanan khusus Rp 6,43 miliar untuk 17.369 dan pelanggan traksi Rp 1,79 miliar untuk 61 pelanggan.

Berita Terbaru

Pemerintah Membuka Ruang Aspirasi, Mahasiswa Papua Harus Utamakan Dialog dan Menjaga Persatuan

Oleh: Samuel Wenda*Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam proses tersebut, pemerintahmenunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kolaborasi menjadi modal penting dalammemastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuatpersatuan di Tanah Papua.Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab menjadi masukan yang berharga bagi penyempurnaan berbagai kebijakanpembangunan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersedia menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah terusmemperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.Komitmen tersebut tercermin dari sikap Anggota DPR Papua sekaligus tokoh intelektual, tokohadat Port Numbay, dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini