MATA INDONESIA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah berusaha menyelesaikan RUU Otsus Papua tepat waktu.Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun, mengatakan RUU Otsus Papua ditargetkan bisa disahkan pada Juli 2021.
”Kalau sesuai jadwal kerja kita, awal Juli itu sudah disahkan [revisi UU Otsus Papua] karena ini ada kaitan dengan regulasi untuk dana APBN 2022,” kata Komarudin.
Ia mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah kementerian atau lembaga lagi untuk meminta pandangan ihwal implementasi UU Otsus Papua selama ini.
Menurutnya, kementerian atau lembaga yang akan diundang itu antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Setelah itu, Komarudin berkata, pihaknya akan masuk pada penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Politikus PDIP itu menyebut penyusunan DIM sebenarnya sudah dimulai sejak pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Papua. Pembahasan DIM bakal dilakukan bersama pemerintah sebagai pihak pengusul rancangan regulasi.
”Yang mengusulkan Mendagri, Menkeu, dan Menkumham,” ujar dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim hanya delapan persen masyarakat Papua yang menolak otsus tetap berlanjut di wilayah paling timur Indonesia itu. Angka itu berdasarkan survei Badan Intelijen Negara (BIN) dengan sejumlah universitas di Indonesia.
Dalam survei tersebut, terdapat 92 persen warga Papua mendukung pembangunan Papua dan setiap terhadap NKRI. Dari 92 persen, 82 persen setuju otsus berlanjut, sementara 10 persen lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
