Rizieq Tolak Sidang Virtual, Pengamat : Keadilan Seseorang Bukan Ditentukan Persidangan Online atau Offline

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rizieq Shihab masih terus menolak untuk mengikuti sidang secara virtual atau online dari Bareskrim Polri. Akibatnya proses persidangan tidak bisa berjalan baik karena terhambat sikap Rizieq. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudi S Kamri menegaskan bahwa mekanisme sidang baik offline atau online bukan penentu sebuah keadilan.

“Keadilan seseorang bukan ditentukan persidangan online atau offline, bukan itu,” kata Rudi di dalam Youtube Kanal Anak Bangsa, Selasa 23 Maret 2021.

Rudi menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan itu terbukti pada saat terjadi pembacaan materi dakwaan oleh jaksa dan terjadi interaksi di dalam persidangan.

“Pada saat materi terdakwa dibacakan oleh jaksa dan dibantu penasihat hukum bersilat lidah disitulah kebenaran teruji, bukan persidangan offline atau online,” kata Rudi.

Adapun Rizieq tetap bersikeras menolak melakukan sidang offline bahkan melakukan walk out bersama dengan kuasa hukumnnya. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai langkah terdakwa termasuk bentuk menghalangi proses hukum.

“Tindakan WO tanpa izin Hakim, ini memang merupakan obstruction of justice dalam bentuk misbehaving in court. Tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan,” kata Indriyanto.

Indriyanto juga menilai bahwa langkah walk out yang dilakukan Rizieq dalam sidang virtual justru bisa merugikan mantan pimpinan Front Pembela Islam itu.

“Karena ia akan kehilangan hak membela diri yang diberikan oleh hukum,” kata Indriyanto.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini