Rizieq Shihab Tak Berkutik, Kejagung Siapkan 16 Jaksa untuk Persidangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk 16 jaksa yang akan menyidangkan perkara mantan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Fadil juga menyatakan bahwa 16 jaksa tersebut dibentuk setelah Kejaksaan Agung menerima pelimpahan tiga perkara yang menjerat Rizieq Shihab dari Bareskrim Polri. Ketiga perkara itu adalah kasus kerumunan di Petamburan, kasus kerumunan di Megamendung dan tes usap di RS Ummi Bogor.

“Ada beberapa perkara, perkara Petamburan, Megamendung dan beberapa perkara lainnya,” kata Fadil, Selasa 26 Januari 2021.

Proses hukum akan berjalan dengan jernih dan objektif dengan terus berkoordinasi dengan Mabes Polri.

Sebelumnya penanganan kasus Rizieq Shihab ini disinggung oleh Komisi III Fraksi Gerindra, Habiburokhman, dalam rapat. Dia meminta Kejagung mengedepankan konsep restorative justice.

“Saya berharap ini bisa dilakukan dengan restorative justice, pertama kasus kerumunan Rizieq Shihab. Soal kerumunan ini saya pikir banyak sekali yang ikut andil, kami sendiri DPR RI, saya dapil DKI ikut andil, kenapa? tidak melakukan edukasi kepada masyarakat, betapa bahayanya berkerumun saat pandemi,” kata Habiburokhman.

Saat ini diketahui bahwa Rizieq Shihab sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam 3 kasus. Ketiga kasusnya meliputi kasus kerumunan di Petamburan, kasus kerumunan di Megamendung dan kasus tes swab RS Ummi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini