Rizieq Cs Minta Sidang Offline, Pengamat: Ada Maksud Tertentu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rizieq Cs tetap bersikeras persidangan harus digelar secara offline atau tatap muka. Hal ini terlihat pada sidang pembacaan eksepsi pada Selasa 23 Maret 2021. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menilai ada kecurigaan karena Rizieq Cs terus menuntut untuk meminta sidang secara tatap muka.

“Mengapa mereka terus menerus menginginkan sidang offline kan ini menimbulkan kecurigaan meski dia bilang kalau tidak akan hadirkan massa, terus bedanya offline dan online apa?,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Selasa 23 Maret 2021.

Islah menilai keinginan kuat terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menggelar sidang secara tatap muka justru berpotensi mengundang massa pengikutnya.

“Ada maksud tersendiri dari pihak MRS untuk memaksa sidangg offline, memang andalannya untuk hadirkan massa untuk intimidasi hakim dan jaksa penuntut,” kata Islah.

Perdebatan sempat terjadi antara Rizieq Cs dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahkan suara Munarman sempat meninggi saat berbicara dengan Jaksa.

“Sebentar dulu saudara ini. Ini giliran saya! Saudara diam! Tertiblah ya,” kata Munarman.

Hakim pun menyatakan akan menampung masukan yang disampaikan oleh pihak terdakwa maupun pihak JPU.

Adapun sidang ini digelar secara daring di mana jaksa penuntut umum bersama dengan Rizieq berada di Gedung Bareskrim Polri. Sementara majelis hakim dan sebagian jaksa lain berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini