Ribuan Warga Mengungsi, Banjir Landa 35 Desa di Madiun

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Bancana banjir menerjang 35 desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Madiun. Saat ini, tercatat warga yang mengungsi mencapai 3.518 jiwa, sedangkan total rumah yang terdampak mencapai 3.636 unit.

“Untuk sementara data yang di himpun semua tertulis di papan informasi Posko Utama Penanganan Banjir. Itu agar mememudahkan masyarakat mengetahuinya,” ujar Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, Kamis 7 Maret 2019.

Saat ini, pihaknya masih fokus pada proses penyelamatan atau evakuasi korban. Tak hanya itu, berupaya menangani korban yang mengungsi, dengan segala keperluannya. “Kita telah tempatkan tim medis di masing-masing puskesmas siaga,” kata Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Diketahui, Banjir terjadi sejak Rabu 6 Maret 2019 dini hari. Tiga titik tanggul yang ada di Desa Balerojo retak dan jebol setelah kawasan tersebut diguyur hujan sejak sehari sebelumnya. Akibatnya, Sungai Jerowan yang merupakan anak Kali Madiun, meluap

Banjir terus meluas hingga melanda 35 desa di tujuh kecamatan. Yakni Kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Balerejo, Wungu, Mejayan, Wonoasri dan Madiun.

Kemudian dari 35 desa yang terendam banjir, 12 di antaranya di Kecamatan Balerejo. Yakni Desa Sogo, Warurejo, Garon, Pecinan, Jeruk Gulug, Glonggong, Sumberbening dan Tapelan. Kemudian Desa Babadan Lor, Kuwu dan Balerejo.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini