Banjir Rendam 35 Desa di Madiun, Lebih 3000 Orang Mengungsi

Baca Juga

MINEWS, MADIUN – Banjir yang melanda Madiun, Jawa Timur kini semakin parah. Kabar terbaru menyebut banjir telah meluas hingga merendam 35 desa di 7 kecamatan.

Data sementara juga menyebut ada sekitar 3.518 orang dari 35 desa terdampak banjir itu yang kini terpaksa diungsikan.

Data ini disampaikan Bupati Madiun H Ahmad Dawami, merujuk informasi yang tertera di papan Posko Utama Penanganan Banjir.

“Kita fokus penyelamatan dan evakuasi korban dulu, dibantu tim medis di masing-masing puskesmas siaga,” kata Kaji Mbing, panggilan akrab Bupati Madiun, Kamis 7 Maret 2019.

Banjir juga merendam total 3.639 unit rumah. Kini para pengungsi tersebar di beberapa titik, sebagian terpaksa menumpang tinggal di rumah-rumah warga yang tak terdampak banjir.

Banjir terjadi pada Rabu 6 Maret 2019 dini hari. Tiga titik tanggul yang berada di Desa Balerojo retak dan jebol setelah diguyur hujan sejak sehari sebelumnya. Akibat tanggul jebol, Sungai Jerowan, anak Kali Madiun, pun meluap.

7 Kecamatan terdampak itu adalah Kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Balerejo, Wungu, Mejayan,Wonoasri, dan Madiun.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini