Ratusan Ribu Warga Telah Manfaatkan Program Pemeriksaan Gratis

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menunjukkan capaian signifikan. Layanan yang semula terpusat di puskesmas kini diperluas hingga menjangkau sekolah, tempat kerja, serta berbagai institusi lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga awal 2026 lebih dari 4,5 juta masyarakat telah mengikuti program ini. Fokus pemeriksaan mencakup deteksi serta penanganan hipertensi, diabetes, obesitas, dan gangguan kesehatan gigi yang masih banyak ditemukan di berbagai kelompok usia.

CKG merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) bidang kesehatan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada tahap skrining.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pemeriksaan.

“Yang penting itu follow up-nya. Setelah cek, kemudian follow up-nya itu yang harus dijaga. Kalau ada yang tensinya tinggi, langsung dikonsultasikan ke poli dan diberikan obat supaya tidak hilang nanti,” ujarnya saat meninjau satu tahun pelaksanaan CKG di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan.

Data Puskesmas Kecamatan Cilandak sepanjang 2025 mencatat dari 81.573 peserta yang diperiksa, sekitar 17,05 persen atau 13.908 orang membutuhkan tindakan medis langsung.

Sementara 1,85 persen atau lebih dari 1.500 kasus dirujuk ke rumah sakit. Artinya, hampir 19 persen hasil skrining memerlukan intervensi segera.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalusia, memastikan sistem CKG kini dirancang agar tidak ada kasus terlewat.

“CKG bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga melakukan tata laksana lanjutan dari hasil CKG. Jadi ini bukan sekadar deteksi, melainkan benar-benar perawatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan langsung diberikan untuk hipertensi dan diabetes di puskesmas, sementara kasus kritis seperti kekurangan enzim pada bayi atau penyakit jantung bawaan segera dirujuk.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan tujuan utama program ini adalah mencegah keterlambatan pengobatan.

“Yang paling penting sekarang, cek kesehatan gratis itu bukan hanya dicek, tapi juga diobati. Kalau tekanan darahnya normal tidak perlu diobati, tapi kalau tinggi harus diobati. Gula darah juga sama, kalau tinggi harus langsung diobati,” ujarnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat melakukan pemeriksaan rutin minimal setahun sekali.

“Cek kesehatan gratis itu harus dilakukan setiap tahun sekali. Apalagi kalau sudah punya darah tinggi atau gula, itu wajib rutin,” tegasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini