MATA INDONESIA, TEHERAN – Guru-guru di Iran melakukan protes dan pemogokan secara besar-besaran di berbagai kota di seluruh negeri pada Kamis (23/12). Para guru dan pensiunan ini melakukan aksi sebagai protes atas adopsi parlemen Iran yang tidak memenuhi tuntutan mereka.
Kebebasan guru yang dipenjara dan penyesuaian pensiun guru pensiunan juga menjadi salah satu tuntutan utama para guru yang memprotes.
Pasukan keamanan difokuskan di Kota Teheran, Mashhad, dan Shiraz demi mencegah penyebaran protes guru terhadap rencana pemeringkatan. Sementara itu, pasukan keamanan di Khorramshahr mencoba membubarkan pertemuan para guru.
Namun, para guru melawan dan menghadang mereka dengan teriakan “Guru, teriak dan tuntut hakmu,” dan berbaris menuju Kantor Gubernur.
Di Kota Shiraz, pasukan Unit Keamanan Khusus melepaskan gas merica kepada para guru yang memprotes. Guru yang marah bentrok dengan aparat keamanan dan menghadang mereka.
Para guru turut meneriakkan: “Guru bangkit untuk menghilangkan diskriminasi,” “Bebaskan tahanan politik,” “Guru mati tetapi tidak akan menerima penghinaan,” dan “Pendidikan gratis adalah hak siswa Iran.”
Seorang guru perempuan memegang sebuah plakat yang bertuliskan, “Saya seorang guru; Saya datang untuk mengajar murid-murid saya bagaimana mendapatkan hak-hak mereka,” melansir Anadolu Agency, Jumat, 24 Desember 2021.
Setelah lebih dari satu dekade, rezim ulama belum menyelesaikan dan menerapkan Rencana Peringkat Guru. Sehingga guru-guru di Iran harus turun ke jalan dan mengadakan protes dan pemogokan untuk mendapatkan hak-hak mereka.
Sebagai tanggapan atas protes yang dilakukan para guru dalam beberapa bulan terakhir dan upaya untuk memadamkannya, Parlemen Iran mengadopsi rencana pemeringkatan formalistik. Akan tetapi, ini tidak memiliki cukup anggaran untuk menanggapi kebutuhan para guru.
Pada 15 Desember 2021, Parlemen Iran meloloskan Rencana Peringkat Guru dalam upaya meredam aksi mereka. Kaum guru mengecam RUU tersebut dengan menyatakan bahwa RUU tersebut hanyalah bentuk penipuan dan tidak dapat diterima.
Sementara itu pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi memperingatkan bahwa mereka tidak akan menerapkan rencana yang salah di Tahun Persia saat ini hingga 21 Maret 2022.
Wakil dari Organisasi Urusan Ketenagakerjaan, Hossein Arab Assadi, menyatakan tidak ada dana untuk menerapkan undang-undang tersebut pada tahun berjalan dan pemerintah tidak memiliki kredit untuk tahun depan.
.){kind=link}