MINEWS, JAKARTA-Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terus melakukan proses verifikasi untuk desa-desa mana saja yang dianggap memanfaatkan bantuan dari pemerintah namun fiktif keberadaannya.
Dirinya mengaku belum mengetahui dan menghitung total kerugian negara akibat adanya desa fiktif yang menerima dana desa.
“Ini akan diaudit. Kita lihat berdasarkan report, kemudian verifikasi berapa jumlahnya. Mekanismenya sendiri kalau dari sisi transfer, kalau kita tahu desanya tidak ada kan, bisa kita stop,” katanya.
Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Daerah tertinggal pihaknya juga akan memantau perkembangan dari temuan-temuan di lapangan. Sementara pemerintah daerah akan terlibat aktif untuk proses verifikasi kembali.
“Kita nanti akan lihat terus bersama kemendagri dan kemendes. Sedangkan tentu dari pemda akan terus melakukan verifikasi sehingga kita juga bisa melihat apakah memang legitimated yang kita transfer itu,” katanya.
Di samping itu, bendahara negara ini juga menyebutkan beberapa indikator daripada desa fiktif. Di mana desa-desa itu sebetulnya memiliki nama namun tidak ada penduduknya.
“Desa kan ada kriterianya. Kalau desa di Jawa harus minimal 5.000 penduduknya, kalau diluar jawa ada yang 2.000 ada yang 3.000, yang di timur lebih sedikit lagi. Tapi tidak lebih kecil dibawah seribu,” katanya.
Kemudian indikator lainnya, dapat terlihat apabila ada perubahan terhadap semisal kejadian alam terhadap, harus ada laporan mengenai batas desa tersebut.
“Jadi dalam hal ini akan kita lihat, kalau ada desa yang bahkan gada penduduknya yah menunjukkan indikator traceholdnya sudah gada,” katanya.
