Oleh: Aulia Sofyan Harahap
Pembangunan massal 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang tahun 2025 menandai fase penting penguatan layanan gizi nasional yang digerakkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam membangun infrastruktur layanan gizi secara cepat dan terukur, tetapi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Sepanjang 2025, BGN memfokuskan kerja pada pembentukan sistem dan kesiapan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari tahap awal yang hanya didukung 190 SPPG pada Januari 2025, jumlah unit meningkat drastis menjadi 19.188 SPPG di akhir tahun.
Perluasan tersebut memperlihatkan strategi pembangunan yang bersifat masif, namun tetap mengedepankan tata kelola dan keberlanjutan. Fondasi tersebut kemudian menjadi pijakan utama pengoperasian penuh SPPG mulai 8 Januari 2026.
Dengan jumlah unit tersebut, layanan MBG diproyeksikan menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat pada awal 2026. Sasaran tersebut mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui yang selama ini menjadi kelompok prioritas intervensi gizi.
Dalam beberapa bulan berikutnya, jangkauan layanan bahkan diproyeksikan meningkat hingga 82,9 juta orang, sebuah angka yang merefleksikan skala program gizi terbesar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia.
Peran strategis SPPG menjadi kunci dalam pencapaian tersebut. Setiap SPPG berfungsi sebagai dapur produksi sekaligus pusat distribusi makanan bergizi yang harus memenuhi standar keamanan pangan nasional.
Kehadiran tenaga ahli gizi serta kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada kuantitas, tetapi juga diarahkan pada kualitas layanan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan intervensi gizi berjalan aman, konsisten, dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh capaian sepanjang 2025 merupakan hasil kerja terukur dalam membangun fondasi layanan MBG yang berkelanjutan. Menurutnya, kesiapan operasional SPPG memungkinkan program berjalan dengan cakupan luas sejak awal tahun anggaran, sekaligus membuka ruang peningkatan kualitas layanan pada 2026. Dadan juga menempatkan penguatan edukasi gizi sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang agar masyarakat semakin memahami pentingnya pola konsumsi sehat.
Dampak pembangunan SPPG tidak hanya terasa pada aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi lokal. Ribuan dapur MBG menyerap tenaga kerja setempat, mulai dari juru masak hingga tenaga distribusi.
Pengadaan bahan baku dari petani dan pelaku usaha lokal turut menggerakkan rantai ekonomi di daerah. Dalam konteks tersebut, program gizi bertransformasi menjadi instrumen pemulihan dan penguatan ekonomi rakyat yang bersifat inklusif.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mendorong kebangkitan ekonomi, serta memperluas lapangan kerja.
Presiden secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut masih memerlukan percepatan agar menjangkau seluruh sasaran. Namun, komitmen untuk bekerja lebih cepat dan memastikan seluruh anak memperoleh akses makan bergizi menjadi pesan utama yang terus disampaikan dalam berbagai kesempatan.
Di wilayah timur Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan adanya pengoperasian hingga sebanyak ribuan SPPG, termasuk 2.500 unit di Papua pada tahun 2026ini.
Target tersebut jelas menegaskan bahwa pemerataan layanan gizi secara gratis terus menjadi prioritas secara nasional tanpa memandang wilayah. MBG diposisikan sebagai instrumen percepatan pembangunan sumber daya manusia, terutama di daerah yang selama ini menghadapi tantangan ketimpangan akses gizi.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang secara langsung dari anggota parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai bahwa penyaluran MBG kepada para ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bentuk intervensi langsung yang bersifat sangat strategis dari pemerintah.
Fokus pemerintah pada upaya pemenuhan gizi dalam 1.000 hari pertama kehidupan dipandang merupakan hal yang penting untuk dapat menentukan kualitas kesehatan danbagaimana tumbuh kembang anak di masa depan.
Netty juga mengapresiasi tinggi adanya pelibatan posyandu, kader kesehatan, serta Tim Pendamping Keluarga yang selama ini terus berperan sebagai ujung tombak distribusi di lapangan.
Meski demikian, perhatian serius terhadap kualitas menu tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah. Orientasi menu yang sesuai dengan bagaimana kebutuhan gizi para ibu dan balita serta upaya penghindaran pangan ultra-proses terus menjadi syarat agar manfaat dari program itu dapat benar-benar berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlanjutan pelaksanaan MBG.
Pembangunan massal hingga sebanyak 19.188 SPPG menunjukkan secara nyata bahwa memang layanan gizi nasional yang diberikan oleh pemerintah secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi berada hanya pada tahap wacana semata.
Langkah tersebut telah mampu menghadirkan bukti yang sangat konkret bahwa negara terus hadir secara sistematis untuk menjamin akses gizi gratis bagi segenap masyarakat. Dengan fondasi yang telah dibangun cukup kuat sepanjang tahun 2025lalu, kemudian pada tahun 2026 ini akan bisa menjadi momentum yang penting bagi terwujudnya penguatan kualitas, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan layanan gizi nasional. (*)
Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara