Ramah Lingkungan, Ini Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru RI di Kalimantan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Ramah lingkungan menjadi fokus utama pemerintah membangun ibu kota baru di Kalimantan. Salah satunya memiliki dan menata jaringan gas (jargas) serta sistem air minum yang lebih baik.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya hal itu dilakukan agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan pembangunan kota baru yang telah terjadi di Indonesia. Di ibu kota ini masih bergantung dengan LPG, kedepan tidak ada lagi, orang mau masak pakai jaringan gas kota.

Mantan Menteri Keuangan ini menceritakan, ibu kota negara yang baru juga akan dibangun dengan konsep hijau. Saat ini, ada dua provinsi yang berpotensi menjadi ibu kota baru yaitu Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kateng).

Berdasarkan kajian Bappenas, dari kedua provinsi itu yang paling berpotensi adalah Kaltim dilihat dari plus minus semua sektor. Namun hal itu belum diputuskan.

“Lalu air, kita tidak ingin rumah ada sumurnya, tapi langsung ke-connect oleh pipa PDAM dan orang bisa menikmati yang berkualitas dan tidak merusak lingkungan,” katanya.

Begitu pula dengan pembangkit listriknya, Bambang mengungkapkan nantinya akan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) dan tidak lagi menggunakan energi fosil. “Makanya kita bangun green city, harus benar-benar hijau, energinya yang EBT, paling tidak clean renewable bukan tergantung fosil,” katanya.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini