Rakyat Apresiasi dan Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, almarhum Soeharto. Keputusan ini disambut dengan penuh apresiasi dan rasa syukur oleh berbagai kalangan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyampaikan bahwa penganugerahan gelar tersebut merupakan langkah yang sangat tepat dan penuh makna. Ia menilai, meski penghargaan ini baru diberikan setelah puluhan tahun pasca kepemimpinan Soeharto, keputusan pemerintah sudah sejalan dengan nilai keadilan sejarah dan pengakuan terhadap jasa besar beliau.

“Saya sungguh dari lubuk hati yang dalam dan juga pikiran, bahwa penetapan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah sangat-sangat tepat, walaupun terlambat,” ujar Din Syamsuddin. Menurutnya, Soeharto merupakan sosok pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Din menambahkan, selama lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia, Soeharto berhasil meletakkan fondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang kuat. “Beliau adalah pemimpin yang berkomitmen membangun bangsa dan negara, dengan dedikasi yang tulus dan kerja nyata untuk rakyat,” tuturnya.

Apresiasi juga datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) sekaligus cucu Pahlawan Nasional asal Nusa Tenggara Barat, Dr. TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani. Ia menilai, penganugerahan ini bukan hanya bentuk penghargaan kepada sosok Soeharto, tetapi juga menjadi simbol rekonsiliasi sejarah yang meneguhkan semangat persatuan bangsa.

“Soeharto dikenal karena perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari Belanda,” ujar Zainuddin. Ia menambahkan, jasa besar Soeharto tidak hanya tercermin dalam perjuangan fisik di masa kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun bangsa melalui kebijakan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan ketahanan nasional.

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto patut disyukuri karena menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak melupakan jasa para pemimpin yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negeri. “Kami dari Nahdlatul Wathan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah dan jasa besar Pak Harto bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Penganugerahan gelar ini juga disambut hangat oleh berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai, langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat persatuan, dan penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa.

Melalui momen Hari Pahlawan ini, masyarakat berharap agar semangat pengabdian dan keteladanan para pemimpin terdahulu dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan dan terus melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini