Hari Pahlawan 2025: Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Disambut Hangat dan Kondusif

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta — Suasana khidmat mewarnai peringatan Hari Pahlawan tahun ini, seiring dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Berbagai kalangan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan penetapan gelar yang dinilai sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para pemimpin terdahulu. Proses penganugerahan berlangsung aman, kondusif, dan diterima dengan penuh penghormatan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan negara terhadap kontribusi besar Soeharto bagi bangsa.

“Pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto untuk menghormati tokoh pendahulu,” ujarnya.

Dari parlemen, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai mampu mempersatukan pandangan bangsa terhadap jasa pemimpin masa lalu.

“Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan, namun kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” kata Rachmat.

Dukungan juga datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tokoh muda Nahdliyin Jawa Timur KH Achmad Syamsul Askandar (Gus Aan) menyebut bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghormati sejarah dan tokohnya.

“Sebagai manusia biasa tentu beliau dalam memimpin negeri ini tidak akan bisa luput dari salah dan khilaf. Bahkan Presiden Gus Dur pun pernah mengatakan bahwa Presiden Soeharto adalah orang yang memiliki jasa sangat besar bagi bangsa ini, walaupun dosanya juga besar,” ungkapnya.

Apresiasi juga mengalir dari Nusa Tenggara Barat. Cucu Pahlawan Nasional sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Dr. TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani, menegaskan kiprah Soeharto dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

“Soeharto dikenal karena perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari Belanda,” katanya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai keputusan ini sangat tepat sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasi Soeharto selama memimpin Indonesia selama tiga dekade.

“Karena selama 30 tahun dari kepemimpinan beliau sebagai presiden, saya tahu pasti beliau adalah seorang pemimpin yang mempunyai komitmen untuk membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara Achmad Baha’ur Rifqi juga menyampaikan dukungan dari kalangan muda.

“Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas nasional dan kemajuan pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ToBe Institute Mochamad Imamudinussalam menilai penganugerahan ini mencerminkan sikap objektif dan kematangan demokrasi bangsa Indonesia.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini,” jelasnya.

Di tengah suasana Hari Pahlawan yang damai dan kondusif, apresiasi masyarakat terhadap pemerintah menegaskan bahwa Indonesia semakin matang dalam berdemokrasi, besar dalam hati, dan teguh dalam menghargai sejarah perjuangannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini