PWNU Jatim: Jadikan ‘Multaqo Ulama’ Pencegah Perpecahan Bangsa

Baca Juga

MINEWS.ID, SURABAYA – Untuk menghindarkan perpecahan, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) Kiai Haji Abdussalam Sohib mendorong Multaqo Ulama dijadikan panduan.

“Rekomendasi itu sangat penting agar bangsa ini tetap damai, khususnya pasca-Pemilu 2019,” katanya di Surabaya, Sabtu 11 Mei 2019.

Dia menilai saat ini terjadi beberapa hal yang bisa memecah belah bangsa seperti ‘people power’ atau memobilisasi massa.

Dia menjelaskan bahwa “multaqo ulama” yang diungkapkan sebelum Ramadhan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yakni menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama terkemuka.

Hal itu sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI, serta bentuk negara sesuai dengan Islam yang “rahmatan lil’alamin” dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Multaqo ulama juga mengajak seluruh umat Islam menghindari fitnah dan perpecahan serta saling memaafkan melalui rekonsiliasi.

Rekomendasi lainnya mengajak seluruh umat Islam untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Multaqo itu juga mengajak umat Islam senantiasa menaati peraturan dan perundangan berlaku di seluruh wilayah NKRI sebagai pengejawantahan konstruktif dengan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah.

Umat Islam juga diajak tidak terpancing melakukan aksi inkonstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Kiai Salam, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut juga bisa disampaikan kepada aparat keamanan dan penegak hukum agar bertindak tegas tanpa ragu dengan segala tindakan yang mengancam konstitusi.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini