MATA INDONESIA, KENDARI – Masalah hak cipta jurnalistik menjadi sorotan penting dari Persatuan Wartawan Indonesia.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, meminta Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan jajarannya supaya segera memproses regulasi hak cipta jurnalistik atau publisher rights.
“Alhamdulillah, sudah kami serahkan dan susun publisher rights. Kami serahkan pada bulan Oktober tahun lalu. Memang drafnya belum sempurna, namun sekarang ada di tangan pemerintah. Mohon Bapak Presiden berkenan menginstruksikan kementerian terkait untuk memprosesnya,” ujar Atal saat membacakan laporan peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 9 Februari 2022.
Hak cipta jurnalistik merupakan regulasi yang bernilai penting. Dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Agar tidak dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa digital global.
”Indonesia ini adalah potensi yang sangat menggiurkan bagi kekuatan digital global. Indonesia ibarat tambang emas yang diperebutkan. Tapi, tidak semestinya kita membiarkan diri menjadi objek eksploitasi para perusahaan raksasa digital global,” ujarnya.
Atal mengatakan membangun kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi perhatian seluruh pihak. Segenap bangsa Indonesia, kata dia, harus menempatkan diri secara baik dalam peta digitalisasi global. Demi melindungi kepentingan nasional.
Ia juga mengimbau segenap media massa Indonesia untuk senantiasa menumbuhkan solidaritas dan kekompakan. ”Dalam rangka mewujudkan keberadaan regulasi publisher rights. Sangat dibutuhkan solidaritas dan kekompakan antar-media, seperti media besar terhadap kecil. Publisher rights harus melindungi semua media, baik media yang besar maupun kecil,” ujarnya.