MATA INDONESIA, KENDARI – Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari tak menyurutkan semangat para wartawan yang hadir di kota tersebut.
Apalagi, warga, pengelola berbagai sektor usaha, dan pemerintah daerah sudah mempersiapkan diri menyambut tamu dari seluruh Indonesia. Lonjakan kasus Covid-19, terutama varian Omicron, membuat banyak hal berubah.
Semua acara dilakukan secara hibrida yaitu kombinasi luring dan daring. Salah satunya diberlakukan saat acara Konvensi Nasional Media Massa, pada Senin 7 Februari 2022.
Konvensi yang mengusung tema “Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global dan Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan, dihadiri puluhan wartawan termasuk Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua KPI Pusat Agung Suprio.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka acara secara virtual. Menteri BUMN Erick Tohir yang menjadi pembicara juga hadir secara virtual. Bahkan, peserta yang mengikuti acara secara daring tampak lebih banyak ketimbang yang hadir langsung di ruangan.
Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, digitalisasi tak bisa terhindarkan. Semua sektor kehidupan, usaha, pendidikan, terlebih di tengah pandemi, tak bisa lagi terpisah dari dunia digital, termasuk dunia pers.
Konvensi yang berlangsung selama dua hari ini mempertemukan berbagai pemangku kebijakan dari kalangan media, pemerintah, pelaku usaha di bidang digital maupun pengamat.
Dalam Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022, pemerintah mendukung upaya Dewan Pers dan komunitas media menciptakan ekosistem dengan kompetisi yang adil atau fair level playing field.
Konvensi media ini bertujuan memetakan persoalan sekaligus mendiskusikan jalan keluar dari disrupsi digital menjadi peluang yang menguntungkan media sebagai pilar penting demokrasi.
Berikut rekomendasi Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022:
Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global
- Pertama, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 menegaskan bahwa transformasi digital terjadi di berbagai bidang, yakni media, fiskal, pajak, perbankan dan lain-lain. Ada sejumlah permasalahan yang juga hadir seperti berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik, potensi capital outflow dari surplus ekonomi digital, hilangnya potensi pajak dari ekonomi digital. Problem ketidaksetaraaan hukum dalam industri media dan tekonologi, hingga lahirnya pengangguran jenis baru. Kedaulatan digital mesti menjadi gerakan dan kesadaran bersama. Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 mendorong negara untuk merumuskan kebijakan yang mengarah pada terbangunnya kedaulatan nasional di bidang digital. Hal ini untuk melindungi kepentingan Indonesia di tengah derasnya transformasi digital yang terjadi di semua bidang.
- Kedua, guna membangun ruang publik yang sehat, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 merekomendasikan agar Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat kehadiran regulasi Hak Cipta Jurnalistik (Publisher Right). Maupun regulasi lain yang memiliki tujuan membangun kemandirian atau kedaulatan digital. Regulasi ini merupakan upaya melindungi kepentingan nasional Indonesia menghadapi dominasi platform global. dan pada saat yang sama mewujudkan kedaulatan nasional
Terkait Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan
- Pertama, pers Indonesia mesti menyeimbangkan antara model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan programatik dengan model bisnis pada pendapatan iklan langsung. Model bisnis yang bertopang pada periklanan programatik juga mendorong media untuk menjalankan praktik jurnalisme yang terlalu berorientasi pada shareability. Kepada kuantitas berita, dan cenderung mengabaikan persoalan kualitas dan kepantasan jurnalistik. Periklanan programatik juga bisa berdampak negatif terhadap brand recognition perusahaan media di mata pengiklan.
- Kedua, pers Indonesia mesti menyeimbangkan akses langsung pengguna ke website media. Dengan akses tidak langsung pengguna platform media sosial, mesin pencari atau agregator berita. Akses pengguna melalui perantaraan platform media sosial, mesin pencari atau agregator berita memang perlu untuk menaikkan trafik atau leverage website media. Namun, ketergantungan berlebihan membuat website media sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan sistem algoritma.
- Ketiga, media massa Indonesia mempertahankan atau meningkatkan hubungan langsung dengan kalangan pengiklan dan khalayak pengguna. Media massa harus menjadi pihak yang kredibel, mandiri, dekat dan terpercaya di mata pengiklan dan khalayak.
- Keempat, komunitas media massa di Indonesia mesti secara bersama-sama mempertimbangkan inisiatif-inisiatif kolaborasi antar media. Kolaborasi pendistribusian dan monetisasi konten terkurasi. Kolaborasi penambangan dan pengelolaan data pengguna secara integratif. Serta kolaborasi untuk mengendalikan arus disinformasi dan hoaks yang meresahkan masyarakat.
- Kelima, komunitas pers nasional Indonesia harus kembali kepada khittah sebagai kekuatan keempat demokrasi dan ruang publik yang beradab.