MATA INDONESIA, JAKARTA – “Kenapa kami harus pindah?” begitu Menteri Keuangan (Menkeu) II Malaysia Ahmad Husni Handzalah saat dia menjawab pertanyaan wartawan di Nusa Bali, 22 September 2013 soal Putrajaya.
Pertanyaan itu diungkapkan Husni saat menjawab pertanyaan perihal pemindahan Kuala Lumpur ke Putrajaya 19 Oktober 1995.
Husni menjelaskan bahwa kantor pemerintahan di Kuala Lumpur tidak berada di satu lokasi sehingga seringkali rapat kabinet sering terkenala kemacetan lalu lintas.
Maka dipilihlah lahan seluas 46 hektar bekas perkebunan kelapa sawit yang hanya berjarak 25 kilometer dari Kuala Lumpur sebagai pusat pemerintahan yang baru dan bebas macet.
Pusat pemerintahan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada kemacetan dan gedung-gedung pemerintah terletak saling berdekatan.
Penduduk kota tersebut umumnya adalah pegawai negeri yang jumlahnya tidak sampai 100 ribu orang.
Kini Putrajaya bukan sekadar pusat pemerintahan tetapi juga destinasi wisata karena situasi kota itu sangat tenang dan jalannya lengang apalagi saat hari Minggu.
