MATA INDONESIA, JAKARTA – Ekonom Ninasapti Triaswati mengungkapkan sejumlah indikator ekonomi untuk membangun ekosistem ultra mikro yang terdiri atas aspek pemerintah dan pelaku UMKM.
“Pemerintah sudah mendorong dari sisi regulasi yang berubah, jadi ada masalah birokrasi di dalam itu, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan pada Oktober tetapi implementasinya baru di awal tahun dan masih penyesuaian,” kata Ninasapti, Senin, 10 Mei 2021.
Ekonom Universitas Indonesia itu kemudian mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan pembinaan dari aspek produksi, pemasaran, hingga pembiayaan.
“Tidak cukup hanya pemerintah mengeluarkan pancingan dari sisi supply, dari sisi pembinaan pun harus secara aktif mendorong produksi, pemasaran, pembiayaan. Jadi pengembangan dari pengusaha pelaku ultra mikro,” sambungnya.
Menurut Ninasapti, tantangan yang dihadapi pelaku usaha ultra mikro adalah akses pembiayaan UMKM yang belum merata. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan security crowd funding untuk memberikan jalan bagi milenial yang mendapat kontrak dari pemerintah daerah.
“Masih sekitar 80 persen usaha mikro belum memperoleh akses pendanaan, sehingga diperlukan pendalaman produk finansial seperti saving dan asuransi,” ujarnya.
Ninasapti menambahkan, ekosistem ultra mikro harus segera dikembangkan. Pasalnya, komposisi usaha mikro di Indonesia cukup signifikan yakni sebanyak 99,62 persen dari 64 juta unit usaha UMKM dan persentase wirausaha hanya 3,47 persen.
“Kita lihat dari sisi implementasi tampaknya pemerintah perlu bekerja sama dengan swasta seluas-luasnya dan dengan berbagai lembaga non pemerintah lainnya yang memang membantu secara sosial dan bisnis,” tuntasnya.
