Program Sekolah Rakyat Bentuk Karakter dan Kedewasaan Para Siswa

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan kedewasaan siswa melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai sekolah unggulan yang memadukan pendekatan akademik, pembinaan karakter, serta pendampingan intensif oleh para wali asuh dan wali asrama.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya terletak pada sistem dan sarana yang tersedia, tetapi terutama pada peran manusia yang terlibat di dalamnya. Menurutnya operator Dapodik, wali asuh, dan wali asrama sebagai pilar utama yang memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang tepat.

“Di tangan mereka lah anak-anak ini akan merasa dicintai, dipeluk, dan dibimbing,” ujar Gus Ipul.

Ditambahkannya, wali asuh dan wali asrama tidak hanya mengawasi aktivitas sehari-hari siswa, tetapi menjadi figur kunci yang membentuk karakter dan kedisiplinan mereka. Mereka berperan sebagai pendengar yang sabar, penasihat yang bijak, dan teladan nyata dalam kehidupan siswa.

“Tanpa wali asrama dan wali asuh, sistem boarding hanya menjadi penginapan, bukan ekosistem pendidikan. Wali lah yang menunjukkan roh asrama yang memberi rasa rumah pada setiap kamar, rasa keluarga pada setiap aktivitas,” tegas Gus Ipul.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekolah kelas dua sebagaimana anggapan sebagian orang. Justru, pemerintah memberi perhatian besar terhadap pembangunannya, mulai dari infrastruktur, kurikulum, hingga rekruitmen SDM pendukung.

“Sekolah Rakyat ini adalah sekolah unggulan. Kami tidak hanya mengutamakan pendidikan kolektif, tetapi juga melakukan asesmen bakat setiap siswa,” kata Agus Jabo.

Kurikulum yang digunakan Sekolah Rakyat disusun khusus oleh Kemendikdasmen dengan pendekatan Multi Entry-Multi Exit serta individual approach. Sistem ini memungkinkan siswa masuk kapan saja dan belajar berdasarkan capaian masing-masing, bukan semata mengikuti kalender ajaran yang sama seperti sekolah pada umumnya.

Setiap siswa juga menjalani DNA talent mapping untuk memetakan potensi dan bakatnya secara mendalam. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar pengembangan karakter, keterampilan, dan kecerdasan siswa selama proses belajar.

“Perintah Presiden jelas, anak-anak ini tidak hanya harus cerdas, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan,” tegas Agus Jabo.

Melalui kombinasi pendampingan personal, pembinaan karakter, dan kurikulum adaptif, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga matang secara mental, emosional, dan sosial. Pemerintah optimis, Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan masa depan yang melahirkan generasi tangguh dan berdaya saing.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini