Program PEN Efektif Bangkitkan Perekonomian Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan efektivitas penanganan covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia kembali bangkit pada 2021, di mana nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Riil sudah kembali ke level sebelum pandemi.

“Melalui berbagai kebijakan Pemerintah, pada 2021 perekonomian kita sudah bisa tumbuh positif. Secara tahunan kita sudah tumbuh 3,69 persen. Jadi ada optimisme, meski di 2020 sempat terkontraksi, namun di 2021 kita mulai bangkit dan semoga di 2022 kita akan tumbuh lebih tinggi lagi,” kata Asisten Deputi Fiskal Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Gunawan Pribadi di Jakarta.

Pemulihan itu juga ditopang oleh mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, yang kembali meningkat pada Triwulan IV tahun 2021, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif.

Dari sisi produksi, selain sektor jasa keuangan, seluruh sektor tumbuh positif. Lima sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi terus tumbuh tinggi dengan memberi kontribusi sebesar 63,81 persen terhadap perekonomian nasional.

Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,01 persen dari total 5,02 persen.

Neraca perdagangan juga terus melanjutkan surplus dengan menunjukkan rekor tertinggi selama 15 tahun terakhir dengan surplus sebesar 35,3 miliar US dolar.

Ekspor yang sempat terhambat di 2020, kembali menggeliat di 2021 dengan tumbuh sebesar 41,9 persen yang terdorong dari ekspor pertambangan 92,2 persen, industri pengolahan 76,5 persen dan pertanian 1,8 persen.

Kinerja positif pada ekspor dan impor pada neraca perdagangan Indonesia ini masih melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020 atau selama 21 bulan berturut-turut.

Selanjutnya, APBN juga mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan negara yang terealisasi sebesar Rp2.003,1 triliun atau mencapai 114,9 persen dari target APBN sebesar Rp1.746,6 triliun. Realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun atau mencapai 101,3 persen dari target APBN sebesar Rp2.750 triliun.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara juga mengalami peningkatan, dari 10,7 persen PDB pada 2020 menjadi 11,9 persen PDB pada 2021.

Sedangkan defisit anggaran juga menunjukkan penurunan dari 6,1 persen PDB di 2020 menjadi 4,7 persen PDB di 2021. Penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target, tertinggi sejak 12 tahun terakhir.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...
- Advertisement -

Baca berita yang ini