Program Matching Fund 2022 Rampung, Tetap Usung 5 Prioritas

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, melalui Kedaireka, telah resmi merampungkan program Matching Fund 2022.

Selama tujuh bulan sejak pembukaan pendaftaraan di tahun 2022 ini, Kedaireka berhasil mengumpulkan 5.407 proposal reka cipta dari 509 perguruan tinggi, 27.184 dosen serta 143.683 mahasiswa.

Program Matching Fund Kedaireka adalah program pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang melibatkan insan perguruan tinggi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk bersama-sama terlibat dalam menjawab tantangan di dalam dunia industri serta membentuk ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Platform Kedaireka sudah diluncurkan sejak 2020 lalu dan sasaran dari program ini adalah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi) yang bekerja sama dengan DUDI. Setelah perguruan tinggi dan DUDI menyepakati kemitraan melalui Kedaireka, dosen perguruan tinggi dapat mengajukan proposal Matching Fund.

Dari total 5.407 proposal yang masuk, terbagi menjadi dua bagian yakni 4.761 proposal kategori perguruan tinggi (Dikti) dan 616 proposal kategori vokasi atau terapan (Diksi). Angka tersebut meningkat 410 persen dibanding tahun 2021 dengan jumlah proposal yang masuk sebanyak 1.231 yang terdiri dari 1.050 proposal Dikti dan 181 proposal Diksi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang begitu besar terhadap Program Matching Fund Kedaireka, khususnya periode ketiga di tahun 2022 ini,” kata Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nizam.

“Melalui kolaborasi perguruan tinggi dan industri, saya berharap inovasi akan segera menghilir dan masalah yang dialami industri segera menghulu ke agenda riset di perguruan tinggi. Semoga sinergi inovasi pentahelix (semangat Kampus Merdeka) betul-betul berdampak pada pembangunan ekonomi dan kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Menurut plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Tjitjik Srie Tjahjandarie bertambahnya dana kolaborasi yang terkumpul tidak lepas dari semakin banyak mitra DUDI yang ambil bagian seiring dengan meningkatnya jumlah proposal dari peserta.

“Sejauh ini sebanyak 5.407 proposal telah kami proses dengan maksimal. Harapan ke depannya, semoga semakin banyak insan Perguruan Tinggi dan mitra korporasi yang mendaftar untuk menciptakan sinergi antara perguruan tinggi dan industri,” ucapnya.

Matching Fund Kedaireka 2022 ini tetap mengusung lima tema prioritas terdiri dari Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Kemandirian Kesehatan dan Pariwisata. Matching Fund Kedaireka 2022 juga tetap membuka tema umum untuk proposal di luar kelima tema prioritas tersebut.

Ekonomi hijau meliputi pertanian berkelanjutan, konservasi sumber daya, energi terbarukan. Ekonomi biru mencakup budidaya dan pengelolaan sumber daya laut dan pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya laut. Ekonomi digital berupa pengembangan industri gim dan animasi, pembuatan dan pengembangan layanan berbasis teknologi untuk UMKM.

Tema kemandirian kesehatan meliputi pembuatan dan pengembangan alat kesehatan, pembuatan dan pengembangan obat herbal dan non-herbal serta penanganan permasalahan stunting. Adapun pariwisata mencakup pengembangan dukungan program wisata di lima destinasi super prioritas, pengembangan platform dan database untuk melakukan kurasi budaya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini