Program Makmur dengan KUR Bersinergi Dukung Kebutuhan Petani

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Program Makmur PT Pupuk Indonesia dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai disinergikan untuk mendukung kebutuhan para petani.

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan tujuan dari penggabungan dua program ini agar para petani semakin sejahtera dengan cara dapat pendanaan, kemudian dapat pupuk, kemudian kalau gagal panen dikasih asuransi, kemudian juga dana pengelolaan lahan, kemudian ada yang beli, ada offtakernya.

Arya mengatakan bahwa program Makmur merupakan salah satu upaya dan solusi yang diberikan pemerintah kepada petani tanah air untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari usaha tani.

Makmur menjadi solusi bagi petani lantaran program ini merupakan ekosistem yang menghubungkan petani dengan segala bentuk kebutuhan pertanian, mulai dari project leader, pihak asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, agro input, offtaker, dan pemerintah daerah.

Dengan begitu, Program Makmur mampu menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh para petani. Adapun keluhan yang sering didapatkan para petani adalah mengenai ketersediaan pupuk.

Melalui program Makmur ini, Arya memastikan kebutuhan pupuk petani akan lebih terjamin, apalagi pupuk yang dimanfaatkan merupakan non subsidi atau komersil.

“Pak Erick itu meminta perbankan BUMN seperti BRI dan lainnya dipakai sebagai yang menanggulangi pendanaannya, supaya ada perubahan di pertanian kita, dan sudah pasti kita menyarankan tidak pakai pupuk subsidi, karena dari pupuk non subsidi ini diharapkan hasil produktivitasnya naik 40-60 persen dibandingkan biasanya,” kata Arya.

Program Makmur telah diluncurkan pada Agustus 2021, program ini telah diikuti oleh 50.054 orang petani dan terlaksana di atas lahan seluas 71.612 hektar sampai akhir 2021.

Program Makmur juga mampu meningkatkan produktivitas komoditas jagung sebesar 34,91 persen dan padi sebesar 33,71 eprsen, sementara dari sisi penghasilan atau keuntungan petani komoditas jagung naik 48,07 persen dan padi naik 44,92 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini