Program Food Estate Jadi Bagian Ketahanan Nasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Gerak cepat dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam menyukseskan kebijakan strategis nasional berupa Program Food Estate yang merupakan salah satu bagian ketahanan nasional.

Program Food Estate ini kata dia sebagai upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat dampak dari pandemi covid-19. Food estate di Kalteng oleh pemerintah pusat difokuskan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.

Dijelaskannya, food estate sebagai konsep pengembangan pangan terintegrasi mencakup pertanian, hingga peternakan dalam suatu kawasan. Food estate merupakan salah satu program strategis nasional.

Gubernur mengatakan, sangat optimis food estate berhasil dan memberikan dampak positif secara luas dalam berbagai sektor bagi masyarakat. “Kalteng memiliki sumber daya alam yang sangat tepat untuk program strategis nasional ini,” katanya.

Di lain sisi pihaknya juga harus terus bergerak menindaklanjuti arahan presiden, diantaranya mempersiapkan infrastruktur penunjang kawasan food estate.

Infrastruktur penunjang untuk memenuhi sistem jaringan jalan yang andal, terpadu, serta berkelanjutan pada kawasan food estate.

Tentunya pembangunan serta peningkatan infrastruktur tersebut, juga diharapkan manfaatnya dirasakan masyarakat untuk menunjang aktivitas mereka serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tak hanya dirasakan oleh para pekerja di kawasan food estate.

Hingga pada akhirnya, selain dalam hal ketahanan pangan, dampak positif food estate juga berupa pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi.

Adapun langkah pemerintah provinsi ini sejalan dengan program prioritas nasional yang menitikberatkan pentingnya kesejahteraan masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini