Program Bansos, Upaya Tekan Persoalan Ekonomi Masyarakat

Baca Juga

MATA INDONESIA, GORONTALO – Akademisi sekaligus Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Apris Ara Tilome memuji program bantalan sosial era Presiden Joko Widodo.

Menurutnya gagasan tersebut adalah upaya untuk menekan persoalan ekonomi masyarakat.

Apris mengatakan di tengah melonjaknya harga-harga secara global, bantalan sosial dari Presiden Jokowi adalah solusi jitu yang menjawab kebutuhan masyarakat. Baginya langkah cepat Jokowi adalah keputusan yang sangat tepat.

”Program bantalan sosial (Presiden Jokowi) itu salah satu upaya menekan persoalan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujar Apris,  Kamis 29 September 2022.

Apris menyebutkan berbagai realisasi program dari Jokowi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Kartu Prakerja sudah mampu membuat beban masyarakat berkurang. Hal itu, lanjutnya, merupakan bagian dari kepedulian Jokowi terhadap rakyat kecil.

“Memang (bantuan-bantuan bantalan sosial) sudah mengurangi beban masyarakat,” kata Apris.

Apris juga memuji langkah Presiden Joko Widodo yang memberikan bantuan modal usaha bagi para UMKM serta Kartu Sembako Murah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan solusi yang menguntungkan seluruh pihak.

“Kami melihat para UMKM kecil juga sangat berdampak, karena ketika BBM naik terpaksa mereka juga menaikkan harga. Berdampak juga pada pembeli. Kami harapkan dengan bantuan itu bisa meringankan beban masyarakat,” terangnya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini