Presidensi G20 Tawarkan Merdeka Belajar dan Berbudaya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pandemi Covid-19 semakin menyadarkan dunia pentingnya gotong royong bersama-sama untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan. Karena itulah, Presidensi G20 Indonesia 2022 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama”.

Tema tersebut terinspirasi dari salah satu nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

Nilai luhur tersebut menjadi pijakan dasar bagi Kelompok Kerja Pendidikan G20 (Education Working Group/EdWG) dalam menuntaskan masalah pendidikan dan kebudayaan global.

Forum G20 menjadi momentum bagi Indonesia untuk bersama-sama dengan anggota G20 membantu persoalan ketimpangan akses pendidikan yang berkualitas. ”Dengan semangat untuk pulih dan bangkit bersama, saya ingin mengajak semuanya untuk menguatkan gotong royong. Supaya bisa menyukseskan presidensi G20 Indonesia. Serta mewujudkan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim saat membuka “Kick Off G20 on Education and Culture”, di Jakarta, Rabu 9 Februari 2022.

Iwan Syahril, selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan (Chair Education Working Group) G20 mengatakan, ada empat agenda prioritas pendidikan Indonesia dalam EdWG G20.

Yaitu:

  • Solidaritas dan kemitraan atau “solidarity and partnership”.
  • Pendidikan berkualitas untuk semua atau universal quality education
  • Teknologi digital dalam pendidikan atau digital technologies in education
  • Masa depan dunia kerja pasca-Covid-19 atau the future of work post Covid-19.

Laporan Pendidikan global UNESCO 2020 mengungkapkan, sedikitnya 258 juta anak-anak dan remaja di sejumlah negara tidak dapat mengakses pendidikan. Jumlah ini mewakili 17 persen dari semua anak usia sekolah di dunia. Akibat kemiskinan kebanyakan mereka yang tidak memiliki akses ke sektor pendidikan berada di Asia Selatan, Asia Tengah, dan kawasan sub-Sahara Afrika.

Anak-anak dari komunitas yang lebih miskin serta anak perempuan, penyandang cacat, imigran, dan etnis minoritas adalah kelompok yang di banyak negara dirugikan. Situasi kian memburuk dengan adanya wabah Covid-19, yang mengakibatkan 90 persen populasi siswa global mengalami learning loss karena penutupan sekolah.

Forum EdWG menyikapi persoalan tersebut. Agenda itu sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua. Seperti yang dicanangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) ke-4.

Agenda prioritas berikutnya, yakni teknologi digital dalam pendidikan. Pihak Indonesia ingin menajamkan diskusi dan solusi tentang bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan.

Hal itu dipertegas oleh Mira Tayyiba, Sekjen Kementerian Kominfo, Co-Chair Digital Economy Working Group G20 (DEWG). Isu kesenjangan teknologi digital menjadi agenda prioritas di DEWG dan perlu kolaborasi bersama untuk menjadi solusi bagi pemulihan global.

Mira menjelaskan, dengan menekankan pada inklusivitas, produktivitas, empowering, dan sustainablility, teknologi digital tidak sekadar bermanfaat, melainkan bisa menciptakan nilai dari pemanfaatan tersebut secara berkelanjutan.

Kebutuhan dunia kerja pascapandemi Covid-19 mengalami perubahan. Pendidikan vokasi serta konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara sinergi antara Kemendikbudristek, Kemenaker, maupun kalangan industri menjadi kunci mengatasi pasar tenaga kerja yang berubah saat ini.

Kemendikbudristek akan membeberkan SMK Pusat Unggulan sebagai contoh meningkatkan keterampilan siswa menghadapi pasar kerja. Sebanyak 900 SMK telah mengikuti program ini. Begitu pula, Kemenaker sudah menggulirkan balai latihan kerja (BLK) berbasis komunitas.

Ruwatan Massal

Pada 20-21 September 2022 di Yogyakarta, Kelompok Kerja Pendidikan G20 akan menggelar Pertemuan Menteri Kebudayaan G20. Atau Ministerial Meeting on Culture. Mendikbudristek menunjuk Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid sebagai Koordinator.

Hilmar Farid mengatakan bahwa menjelang Ministerial Meeting on Culture, Indonesia akan mengadakan sejumlah kegiatan kebudayaan, termasuk sebuah ruwatan massal guna menemukan cara hidup berkelanjutan pascapandemi melalui kebudayaan.

Sebagai bagian dari Ministerial Meeting on Culture, ruwatan tersebut kata Hilmar, akan berupaya menghasilkan tiga konsensus global, yakni mengajak setiap Negara G20 untuk berfokus pada satu masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia.

“Indonesia akan mengajak seluruh pihak memikirkan sebuah strategi yang dapat menciptakan perubahan gaya hidup,” ujar Hilmar.

Kedua, Indonesia akan mengajak kementerian negara lainnya untuk membuat satu laporan bersama. Isinya merangkum praktik baik dari seluruh dunia dan memperlihatkan sebuah peta jalan kebudayaan.

Ketiga, lewat peta jalan itu, tutur Hilmar, pemerintah ingin menginisiasi berdirinya sebuah global fund bagi para seniman dan pekerja budaya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Integrasi CKG dan Imunisasi Perkuat Komitmen Pemerintah Membangun Generasi Sehat

Oleh : Aditya Akbar )*Peningkatan kualitas kesehatan anak menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia di masa depan. Karena itu, masyarakat perlu mendukung berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasiyang kini diperkuat melalui integrasi layanan bagi bayi hingga anak sekolah. Langkah tersebutmenjadi bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa mulai 2026 pemerintah mengintegrasikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan imunisasi anak sekolah menjadi satu program terpadu. Kebijakan ini diambil untuk memperluas cakupan imunisasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama saattahun ajaran baru dimulai.Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompokanak sekolah. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang berjalanbersamaan dengan imunisasi sehingga terjadi benturan jadwal maupun penggunaan tenagakesehatan. Akibatnya, sumber daya yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua kegiatan berjalan secara terpisah.Melalui penggabungan program tersebut, pemerintah berharap pemeriksaan kesehatan danimunisasi dapat dilakukan secara bersamaan tanpa menambah beban tenaga kesehatan di lapangan. Selain meningkatkan efektivitas layanan, integrasi ini juga diharapkan memudahkanedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak usia sekolah.Pemerintah juga berencana melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus pada peningkatan cakupan vaksin difteri dan tetanus. Program tersebut diharapkanmampu mengejar target imunisasi yang belum tercapai sekaligus memperkuat perlindungan anakdari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.Dalam upaya memperluas cakupan imunisasi nasional, pemerintah memanfaatkan berbagaimomentum penting sepanjang tahun. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, sekitar 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa berhasil memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadappentingnya vaksinasi.Program serupa juga akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada Juli, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus, serta Hari Kesehatan Nasional pada November. Pemerintah menargetkan tambahan layanan imunisasi bagiratusan ribu anak dan puluhan ribu orang dewasa melalui berbagai momentum tersebut.Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa saat ini program imunisasi nasional telah mencakup 14 jenis antigen yang diberikan kepada bayi, anak di bawah dua tahun, anak sekolah, hinggakelompok dewasa. Pemerintah juga menambahkan tiga jenis vaksin baru dalam beberapa tahunterakhir, yakni PCV, HPV, dan rotavirus, guna memperluas perlindungan masyarakat terhadapberbagai penyakit menular.Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasipada kelompok bayi. Hingga Mei 2026, capaian imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persendibandingkan periode yang sama pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagailangkah pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mulai memberikan hasil positif.Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupanimunisasi. Pada kelompok bayi, Aceh dan Papua masih mencatatkan angka yang relatif rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena rendahnya imunisasi berpotensi memicukembali munculnya penyakit menular yang sebelumnya berhasil dikendalikan.Peningkatan cakupan juga terjadi pada kelompok anak di bawah usia dua tahun. Namun, Sumatera...
- Advertisement -

Baca berita yang ini