Pembangunan Jalan Era Presiden Prabowo Didorong Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Papua

Baca Juga

Mata Indonesia, Jayapura – Pembangunan infrastruktur jalan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus didorong sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, termasuk di Provinsi Papua. Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas antardaerah guna memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Dalam peresmian jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan nasional.

“Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses transportasi.

Di Papua, program tersebut telah menghadirkan lima ruas jalan strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah. Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas lokal ke pusat-pusat perdagangan.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, manfaat jalan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Atas nama kepala distrik, kepala kampung dan masyarakat di wilayah Provinsi Papua yang terlewati akses Jalan Inpres ini, kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Kini masyarakat sudah dapat menikmati akses jalan tersebut,” kata Matius Fakhiri.

Ia menambahkan bahwa konektivitas merupakan kebutuhan mendasar bagi Papua. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mengusulkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru agar akses antarwilayah semakin terbuka.

“Kami sudah mengusulkan beberapa ruas jalan baru lagi. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Presiden dapat membantu membuka akses tersebut. Kolaborasi yang baik dan saling mendukung dalam pembangunan jalan menjadi kunci untuk membuka konektivitas Papua yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan bahwa capaian program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 telah mencapai 1.151 kilometer dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer pada kurang lebih 37 provinsi, dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujar Dody Hanggodo.

Pemerintah berharap pembangunan jalan yang berkelanjutan di Papua tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Integrasi CKG dan Imunisasi Perkuat Komitmen Pemerintah Membangun Generasi Sehat

Oleh : Aditya Akbar )*Peningkatan kualitas kesehatan anak menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia di masa depan. Karena itu, masyarakat perlu mendukung berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasiyang kini diperkuat melalui integrasi layanan bagi bayi hingga anak sekolah. Langkah tersebutmenjadi bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa mulai 2026 pemerintah mengintegrasikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan imunisasi anak sekolah menjadi satu program terpadu. Kebijakan ini diambil untuk memperluas cakupan imunisasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama saattahun ajaran baru dimulai.Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompokanak sekolah. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang berjalanbersamaan dengan imunisasi sehingga terjadi benturan jadwal maupun penggunaan tenagakesehatan. Akibatnya, sumber daya yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua kegiatan berjalan secara terpisah.Melalui penggabungan program tersebut, pemerintah berharap pemeriksaan kesehatan danimunisasi dapat dilakukan secara bersamaan tanpa menambah beban tenaga kesehatan di lapangan. Selain meningkatkan efektivitas layanan, integrasi ini juga diharapkan memudahkanedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak usia sekolah.Pemerintah juga berencana melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus pada peningkatan cakupan vaksin difteri dan tetanus. Program tersebut diharapkanmampu mengejar target imunisasi yang belum tercapai sekaligus memperkuat perlindungan anakdari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.Dalam upaya memperluas cakupan imunisasi nasional, pemerintah memanfaatkan berbagaimomentum penting sepanjang tahun. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, sekitar 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa berhasil memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadappentingnya vaksinasi.Program serupa juga akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada Juli, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus, serta Hari Kesehatan Nasional pada November. Pemerintah menargetkan tambahan layanan imunisasi bagiratusan ribu anak dan puluhan ribu orang dewasa melalui berbagai momentum tersebut.Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa saat ini program imunisasi nasional telah mencakup 14 jenis antigen yang diberikan kepada bayi, anak di bawah dua tahun, anak sekolah, hinggakelompok dewasa. Pemerintah juga menambahkan tiga jenis vaksin baru dalam beberapa tahunterakhir, yakni PCV, HPV, dan rotavirus, guna memperluas perlindungan masyarakat terhadapberbagai penyakit menular.Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasipada kelompok bayi. Hingga Mei 2026, capaian imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persendibandingkan periode yang sama pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagailangkah pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mulai memberikan hasil positif.Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupanimunisasi. Pada kelompok bayi, Aceh dan Papua masih mencatatkan angka yang relatif rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena rendahnya imunisasi berpotensi memicukembali munculnya penyakit menular yang sebelumnya berhasil dikendalikan.Peningkatan cakupan juga terjadi pada kelompok anak di bawah usia dua tahun. Namun, Sumatera...
- Advertisement -

Baca berita yang ini