MATA INDONESIA, JAKARTA-Presidensi G20 pada 2022 menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperkuat infrastruktur ekonomi digital guna meningkatkan peran strategis usaha kecil dan menengah (UKM).
“Infrastruktur ekonomi seperti standar pembayaran lintas batas negara (customs and border protection/CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan (central bank digital currency/CBDC) bisa dioptimalkan,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Jakarta.
Jerry mengungkapkan, G20 adalah momentum bagi Indonesia untuk menilik kembali daftar agenda prioritas dan memastikan agenda prioritas tersebut menyampaikan pesan-pesan yang mewakili negara berkembang.
Selain itu, pemerintah juga perlu tetap mengedepankan kolaborasi sesuai dengan tema G20 yaitu “Recover Together, Recover Stronger”.
“Pemerintah fokus memasukkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberdayakan UKM, antara lain mendorong digitalisasi UKM, pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan UKM, dan mendorong berbagai kebijakan pro-UMKM seperti, pembiayaan ultra mikro,” katanya.
Ketua Umum Kopitu Yoyok Pitoyo berharap, lokapasar di G20 dapat dirasakan secara konkret bagi pelaku UKM khususnya anggota Kopitu.
“Lokapasar di G20 nanti diharapkan tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga dapat dirasakan para pelaku UKM, contohnya dalam membuat keringanan tarif masuk ke negaranegara G20,” kata Yoyok.
Sekretariat Sherpa G20 Indonesia M Hadianto menyebutkan tantangan UKM untuk ‘go global’ yaitu regulasi dan pembiayaan, teknologi, dan pemasaran, sehingga UKM menjadi prioritas dan sektor penting yang dibahas di G20.
Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Tokyo Tri Purnajaya menyampaikan, seperti Indonesia, UKM merupakan tulang punggung ekonomi di Jepang. KBRI terus mendorong para pelaku UKM untuk meningkatkan akses dan mempromosikan produk UKM Indonesia ke Jepang.
“Meski Jepang memiliki standar kualitas yang cukup tinggi, saya yakin peluang UKM kita untuk mengakses pasar Jepang masih sangat terbuka,” katanya.
