Presidensi G20 Dorong Peningkatan Transparansi Pajak

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presidensi G20 Indonesia mendorong peningkatan transparansi pajak antarnegara-negara di Asia.

Hal ini seiring dengan banyaknya keuntungan perusahaan multinasional sehingga membuka peluang penerimaan pajak.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi G20, Indonesia menggelar pertemuan Asia Initiative yang pertama. Temanya ‘Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan kerja sama internasional di bidang transparansi perpajakan (tax transparency) dan Exchange of Information (EOI) menjadi penting untuk mendorong penerimaan dalam negeri.

”Untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik, dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19,” katanya, Kamis, 17 Februari 2022.

Ia juga turut mengajak negara-negara di Asia untuk ikut bergabung ke dalam Asia Initiative dan mendapatkan manfaat dari kerja sama di bidang transparansi perpajakan dan EOI.

Peluncuran kegiatan Asia Initiative telah berlangsung saat Plenary Meeting of the Global Forum pada 17 November 2021. Kala itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa memberikan dukungan atas pembentukan Asia Initiative ini.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini