Lebih Ribet, Ini Nama Ibu Kota Baru Thailand

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANGKOK – Kantor Royal Society (ORST) mengumumkan perubahan nama resmi ibu kota Thailand, dari Bangkok menjadi Krung Thep Maha Nakhon. Meski begitu, nama Bangkok tetap diakui.

Kabinet Thailand menyetujui rancangan pengumuman Kantor Perdana Menteri mengenai nama negara, wilayah, zona administratif dan ibu kota yang diperbarui, seperti yang diusulkan oleh ORST.

Nama resmi baru, yakni Krung Thep Maha Nakhon, tidak akan berlaku sampai diperiksa oleh komite yang bertugas memeriksa semua rancangan undang-undang. Kabinet juga meminta panel mempertimbangkan tambahan pengamatan dari Kementerian Luar Negeri Thailand.

Komite ORST yang terdiri dari para ahli dari Kementerian Luar Negeri Thailand, telah memperbarui ejaan negara, wilayah, zona administratif, dan ibu kota agar sesuai dengan situasi saat ini. Panel kemudian menyerahkan daftar tersebut ke Kantor PM untuk mengeluarkan pengumuman.

Draf pengumuman juga mencabut pengumuman Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha mengenai nama negara, wilayah, zona administratif dan ibu kota tertanggal 9 November 2001.

Melansir Bangkok Post, dalam pengumuman ORST, Krung Thep Maha Nakhon akan menjadi nama resmi ibu kota Kerajaan Thailand. Namun, nama Bangkok akan dimasukkan dalam tanda kurung.

“Nama Thailand, Krung Thep Maha Nakhon hanya akan digunakan sebagai nama resminya. Nama Bangkok masih akan dikenali dalam tanda kurung,” jelas Kantor Royal Society di halaman Facebook-nya.

Nama Bangkok telah digunakan secara resmi sejak November 2001 di bawah pengumuman Office of the Royal Society.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini