Mata Indonesia, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kedaulatan energi sebagai prioritas nasional untuk memperkuat kemandirian dan mengurangi ketergantungan impor.
Pemerintah menargetkan penghentian impor BBM tertentu mulai 2026 melalui optimalisasi produksi domestik, penguatan infrastruktur, peningkatan cadangan energi, serta percepatan transisi energi bersih, yang diperkuat dengan proyek strategis dan dukungan anggaran besar.
Arahan tersebut, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menandai babak baru kebijakan energi nasional yang berorientasi pada kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan.
“Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, ketahanan energi nasional yang saat ini sekitar 21 hari akan ditingkatkan menjadi tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan strategis.
“Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage,” ujarnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization hampir rampung sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional.
“Roadmap-nya sudah selesai dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga,” ungkapnya.
Dari sisi transisi energi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa posisi ketahanan energi Indonesia saat ini berada pada kategori tahan dengan skor 6,64 dari skala 8.
“Saat ini Bapak-Ibu sekalian untuk kita memahami transisi energi ini kita harus tahu positioning kita di mana, posisi kita itu saat ini progres Indonesia untuk ketahanan energi masih di sisi tahan,” ujar Eniya.
Pemerintah terus mendorong penurunan emisi melalui percepatan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dengan potensi nasional mencapai 3.687 gigawatt.
Arah kebijakan tersebut menegaskan visi Presiden Prabowo dalam membangun sektor energi yang berdaulat, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia. (*)