Mata Indonesia, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah agar tidak mencoba memainkan anggaran penanganan bencana yang kini tengah digelontorkan negara untuk penyintas banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peringatan ini disampaikan karena praktik korupsi dalam anggaran kebencanaan kerap berulang, terutama ketika alokasi dana meningkat drastis pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kebutuhan pemulihan mencapai Rp 51,81 triliun. Karena itu, Presiden meminta seluruh instrumen hukum dan pengawasan diaktifkan penuh agar tidak ada anggaran yang bocor.
“Jadi, kepolisian, semua pihak, periksa pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” tegas Prabowo.
Pesan keras tersebut langsung ditindaklanjuti sejumlah lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawal setiap rupiah anggaran kebencanaan agar tidak kembali diselewengkan seperti kasus-kasus sebelumnya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan akan mengerahkan kedeputian terkait.
“Mereka bisa bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya, donasi dari masyarakat,” kata Setyo.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan surat edaran khusus kepada seluruh pemerintah daerah agar dana bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), digunakan sesuai kebutuhan penyintas.
“Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana. Dan, bill-bill-nya, struknya, kuitansi-kuitansinya semua siapkan. Ya, enggak sulit itu sehingga betul-betul semua penggunaannya lengkap dokumen-dokumennya,” ujar Tito.
Tito menyampaikan bahwa BTT di 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi terdampak relatif kecil—bahkan ada daerah yang hanya memiliki Rp 750 juta. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan besar. Awalnya Kemendagri mengusulkan tambahan Rp 2 miliar per daerah, namun Presiden Prabowo memutuskan menaikkannya menjadi Rp 4 miliar. Aceh juga mendapat tambahan khusus Rp 20 miliar, sementara alokasi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat difinalkan bersama gubernur masing-masing.
Tito mengingatkan kembali agar tidak ada satu pun pejabat bermain-main dengan anggaran rakyat.
“Ya, saya mohon tolong rekan-rekan kepala daerah janganlah BTT ini disalahgunakan. Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana,” ujarnya.
Bahkan, Tito menegaskan konsekuensi hukumnya sangat berat.
“Ini sanksinya akan sangat berat. Dunia akhirat,” katanya.
Dengan peringatan terbuka dari Presiden dan langkah preventif dari berbagai lembaga, pemerintah menegaskan bahwa korupsi anggaran penyintas bencana tidak akan ditoleransi, dan seluruh instrumen negara akan digerakkan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat Sumatera yang terdampak.