Presiden Prabowo Dorong Peningkatan Kelas UMKM

Baca Juga

Bali – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moriza, saat meninjau pameran UMKM Mikroex Summit 2024 yang berlangsung di Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mendampingi pelaku UMKM agar dapat naik kelas baik dari sisi skala usaha maupun pangsa pasar.

“Untuk mengangkat UMKM ini bukan pekerjaan gampang. Kami harus beri bimbingan dan pengetahuan,” kata Helvi Yuni Moriza dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam peningkatan kelas UMKM antara lain terkait permodalan dan akses pasar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian UMKM berupaya mempermudah akses pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang lebih murah dan syarat yang lebih mudah.

Helvi juga menambahkan bahwa banyak pelaku UMKM yang berpotensi besar namun terbentur oleh persyaratan administrasi, khususnya terkait legalitas usaha. Persyaratan ini sering menjadi kendala ketika pelaku UMKM mengakses pembiayaan melalui lembaga perbankan.

Sebagai solusi, pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi usaha mikro dan kecil. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM yang teridentifikasi dapat diberikan dukungan yang lebih konkret dan didorong agar mereka dapat naik kelas. Selain itu, Helvi menekankan pentingnya akses pasar yang lebih luas untuk pelaku UMKM, salah satunya melalui platform dagang daring (marketplace) berbasis digital.

“Yang dialami UMKM itu adalah modal kemudian akses pasar. Ketika ditanya terkait pasar, artinya itu (lapak dagang online) memang harus menjadi mitra UMKM,” ungkapnya.

Pameran UMKM Mikroex Summit 2024 yang berlangsung hingga Minggu (17/11) ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dengan GoTo, menghadirkan 19 UMKM mitra yang telah menjalani transformasi digital.

Dalam acara ini, GoTo turut berperan penting dalam mendorong transformasi digital UMKM di Indonesia, guna mempercepat peningkatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 65,5 juta unit usaha, atau sekitar 99 persen dari total keseluruhan unit usaha di tanah air. Peningkatan kelas UMKM menjadi fokus utama pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini