Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan Beras kepada Masyarakat Kabupaten Bantul

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1). Presiden menuturkan, bantuan tersebut akan diberikan hingga bulan Juni.

“Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” ucap Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi juga memaparkan, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi. “Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Suparjani, salah seorang warga penerima mengaku sangat senang dan bersyukur dengan adanya bantuan pangan. 

“Sangat senang dan bersyukur alhamdulilah dan lebih gembira lagi saya sangat terharu Bapak Presiden baru bertemu secara langsung. Terima kasih Bapak Presiden sudah datang ke Bantul,” ujar Suparjani.

Ia pun berharap, bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

“Harapannya ke depannya bisa berlanjut, ke depannya bisa merata bantuannya, warga negara Indonesia bisa sejahtera, dan rakyat Indonesia bisa merasakan semuanya, tepat sasaran,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

(BPMI Setpres)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Listrik Desa

Oleh : Antonius UtomoDi era peradaban modern saat ini, ketersediaan energi listrik telah melampaui fungsinya sebagaisekadar sumber penerangan semata. Khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal(3T), listrik merupakan infrastruktur dasar sekaligus prasyarat utama bagi terwujudnya keadilansosial, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan akselerasitransformasi digital. Oleh karena itu, perluasan akses kelistrikan hingga ke pelosok desa bukansekadar program pembangunan biasa, melainkan agenda strategis nasional yang mendesakdiselesaikan demi memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam aruskemajuan zaman.Capaian pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) patutdiapresiasi secara memadai. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi di Indonesia berhasilmenyentuh angka 99,83 persen pada triwulan pertama tahun 2026. Meski secara statistik makropencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan, sisa persentase sebesar0,17 persen sama sekali tidak boleh diabaikan. Angka tersebut pada hakikatnyamerepresentasikan masyarakat di wilayah geografis yang penuh tantangan, mulai pegununganterpencil hingga pulau terluar, yang masih menantikan kelistrikan. Hal ini menuntut kehadirannegara secara utuh untuk memastikan pemerataan pembangunan, menembus batas isolasi yang menghambat perbaikan tingkat kesejahteraan mereka.Langkah proaktif untuk menjangkau wilayah-wilayah tersulit tersebut terefleksikan dengansangat jelas dalam penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa pada bulan Juli...
- Advertisement -

Baca berita yang ini