MATA INDONESIA, BANDAR SERI BEGAWAN – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN resmi digelar pada Selasa (26/10) tanpa perwakilan Myanmar, setelah junta militer menolak mengirim perwakilan menyusul pengecualian pemimpinnya yang mengabaikan peta jalan perdamaian yang disepakati enam bulan lalu.
ASEAN telah mengatakan akan menerima perwakilan non-politik dari Myanmar, tetapi junta mengatakan bahwa mereka hanya akan menyetujui pemimpinnya atau seorang menteri yang hadir. Ketidakhadiran Myanmar tidak disebutkan oleh Brunei, ketua ASEAN, atau sekretaris jenderal blok 10-anggota, pada pembukaan pertemuan virtual.
ASEAN memutuskan untuk menyingkir dari pertemuan puncak kepala junta, Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta 1 Februari terhadap pemerintah terpilih, karena kegagalannya untuk menghentikan permusuhan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan, sebagaimana disepakati dengan ASEAN pada April.
Setelah pertemuan para pemimpin, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan di Twitter bahwa ia sepenuhnya mendukung keputusan Brunei tentang perwakilan Myanmar. Sementara mitra Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan kesepakatan ASEAN dengan Myanmar sangat penting untuk reputasinya dan ujian tekadnya.
“Peran konstruktif ASEAN dalam mengatasi situasi ini sangat penting dan tindakan kami dalam hal ini akan berdampak pada kredibilitas ASEAN di mata masyarakat internasional,” kata Prayuth, melansir Reuters, Selasa, 26 Oktober 2021.
Pengasingan Min Aung Hlaing merupakan penghinaan besar bagi junta militer dan sebuah langkah berani yang langka oleh kelompok regional yang dikenal dengan kode non-intervensi dan keterlibatannya.
Militer Myanmar, yang memerintah negara itu selama 49 dari 60 tahun terakhir, menuduh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu menyimpang dari norma-norma dan membiarkan dipengaruhi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.
Pada kesempatan ini, Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyoroti sikap Myanmar. Presiden Jokowi memandang Myanmar tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai sebuah keluarga, yang bertekad membantu negara tersebut keluar dari krisis politik dalam negeri.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. “Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN untuk dapat bertemu dengan semua pihak terkait, sampai saat-saat akhir menjelang KTT masih belum diberikan oleh Militer Myanmar,” tuturnya.
Meski begitu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa penting bagi ASEAN untuk tetap menghormati prinsip non-intervensi, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam ASEAN yang mencakup good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemerintah yang konstitusional.
