Presiden Jokowi Ingin BMKG Perkuat Pemahaman Potensi Bencana

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu diperkuat untuk memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat. Sekaligus dalam mengurangi risiko-risiko bencana.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BMKG Tahun 2019. di Istana Negara, Jakarta,  Selasa 23 Juli 2019. “Kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan dan sensitif semuanya, dan harus antisipatif semuanya terhadap kerawanan bencana yang dimiliki,” kata Jokowi.

Kata Jokowi, risiko terjadinya bencana harus dapat diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Baik masyarakat di kawasan cincin gunung berapi, maupun banjir dan longsor

“Saya melihat sekarang kalau ada gempa bumi misalnya 5,5 Skala Richter atau diatasnya langsung di televisi keluar ada atau tidaknya potensi tsunami yang dulu-dulunya tidak pernah. Ini sebuah lompatan kemajuan yang sangat baik dari BMKG,” kata Presiden.

Presiden juga mengapresiasi Rakornas BMKG yang akan dilaksanakan serta pemanfaatan teknologi buatan putra putri bangsa.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini