Presiden Jokowi Bangkitkan Petani Muda Aceh Lewat AMANAH di Jambore Makmur 2024

Baca Juga

ACEH – Ratusan petani muda binaan program Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) berkumpul dalam Jambore Makmur 2024 yang digelar di Aceh. Acara ini merupakan kolaborasi antara AMANAH yang dijalankan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pupuk Indonesia. Jambore tersebut diadakan di Lapangan Rindam Iskandar Muda, Aceh Besar, dan menghadirkan petani muda dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa Barat, hingga Papua.

Program AMANAH berkomitmen kuat untuk mengembangkan sektor pertanian di Aceh, dengan tujuan mendorong generasi muda agar terlibat aktif dalam dunia pertanian.

Ketua Dewan Analisis Strategi (DAS) BIN, Letjen TNI (Purn) Dr. Muhammad Munir, dalam konferensi persnya menyampaikan betapa pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

“Di sini BIN berkomitmen untuk ikut serta. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, ikut serta. Apalagi bicara Aceh,” ujar Muhammad Munir.

Jambore Makmur yang digagas oleh Pupuk Indonesia sejalan dengan semangat program AMANAH. Acara ini bertujuan untuk memanfaatkan bonus demografi dengan memberdayakan petani muda yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Melalui kegiatan ini, para petani muda diajak untuk bertukar informasi dan pengetahuan seputar pertanian di daerah masing-masing. Pertukaran ini diharapkan dapat membangun jejaring petani muda di seluruh Indonesia, yang kemudian bisa memajukan sektor pertanian secara nasional.

Dalam sesi konferensi pers, Muhammad Munir juga menjelaskan bahwa program AMANAH memiliki tujuh sektor unggulan yang menjadi fokus utama. Salah satunya adalah sektor pertanian, yang bertujuan untuk memberdayakan petani muda dari seluruh Aceh. Program ini bukan hanya sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan generasi muda Aceh berinovasi dan meningkatkan produktivitas di bidang pertanian.

Muhammad Munir menekankan pentingnya sinergi antara program AMANAH dan program lain yang serupa, seperti Papua Youth Creative Hub (PYCH) yang telah sukses dijalankan di Papua. Kedua program ini diharapkan dapat bekerja sama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Indonesia itu luas, besar. Ibarat burung garuda, kalau sayap timur itu Papua, sayap yang membentang di wilayah barat ini Aceh. Kalau dua sayap ini sehat, kuat, unggul, maka burung garuda Indonesia bisa terbang bebas sangat tinggi. Ini harapan kita,” ungkap Muhammad Munir.

Jambore Makmur 2024 ini memberikan kesempatan besar bagi para petani muda untuk belajar dan berkembang.

Salah satu peserta, Bella Kusuma, yang merupakan petani milenial binaan AMANAH, menyatakan rasa senangnya bisa bergabung dalam acara ini. Ia merasa program AMANAH telah berhasil menginspirasi dan memotivasi generasi muda Aceh untuk terjun ke dunia pertanian.

“Yang diharapkan untuk sektor pertanian untuk anak muda milenial ini, dia agak malu kalau misalnya jadi petani. Yang diharapkan itu membangun semangat petani muda untuk bergerak di bidang pertanian yang lebih maju, yang bisa bersaing di kancah internasional,” ungkap Bella.

Salah satu tujuan dari program AMANAH adalah menghilangkan stigma bahwa profesi petani tidak menarik bagi generasi muda. Melalui berbagai pelatihan dan kegiatan seperti Jambore Makmur, AMANAH berhasil memperkenalkan pertanian sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam konteks pertanian modern yang menggunakan teknologi dan inovasi.

Melalui kolaborasi dan inovasi, AMANAH diharapkan terus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh dan membawa pertanian Aceh menuju masa depan yang lebih cerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini