MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi menuai respons dari dunia internasional. Sejumlah negara meminta agar peraih Nobel Perdamaian dan sejumlah tokoh senior yang saat ini berkuasa dibebaskan.
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden tak mau ketinggalan. Mantan Senator Delaware itu mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta yang dilakukan oleh para pemimpin militer negeri itu.
Bukan hanya itu, Biden juga akan menyerukan negara-negara di dunia untuk bersama menekan Yangon agar melepaskan kekuasaan. Biden mengutuk setiap pengambilalihan militer dari pemerintah yang dipimpin sipil.
Krisis di Myanmar –yang juga dikenal sebagai Burma, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutunya dalam tantangan internasional, terutama membendung pengaruh Cina. Pendirian tersebut begitu kontras dengan pendekatan ‘America First’ yang kerap dilakukan oleh Donald Trump.
“Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis, dan pejabat yang mereka tangkap,” tegas Biden dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, Selasa, 2 Februari 2021.
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai,” sambungnya.
Biden memperingatkan bahwa Paman Sam akan bekerja dengan para mitranya di seluruh kawasan bahkan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, dan meminta militer di Myanmar untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.
Sebagaimana diketahui, Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa saat ini ditangkap dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari waktu setempat.
Penangkapan Aung San Suu Kyi berlangsung setelah beberapa hari ketegangan antara pemerintah sipil dan militer Myanmar yang meningkat. Pihak militer mengatakan bahwa pemilu lalu diwarnai kecurangan.
Tentara dikerahkan di luar balai kota, pun dengan kawat duri yang dipasang di sejumlah tempat di kota utama Yangon. Sementara televisi MRTV yang dikelola negara tidak dapat melakukan siaran, begitu pula dengan jaringan telepon dan internet yang tidak dapat digunakan.
Sebagai catatan, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak 83% pada pemilu yang digelar pada 8 November. Akan tetapi, pihak militer Myanmar menilai bahwa pemilu lalu diwarna kecurangan.
